Didukung 36 Cabor, Rafi Wibisono Terpilih Jadi Ketua KONI Sidoarjo
Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:26 WIB
Kebijakan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang paling diharapkan pelaku usaha untuk mendorong perbaikan kondisi bisnis sepanjang 2026.
Temuan tersebut terungkap dalam survei Kadin Indonesia Institute. Fakhrul Fulvian Direktur Insight Kadin Indonesia Institute mengatakan, mayoritas responden melihat arah kebijakan pemerintah sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi prospek bisnis dalam periode berikutnya.
“Kami bertanya, apa yang membuat Anda percaya bahwa kondisi bisnis akan berkembang di bulan berikutnya, di kuartal ketiga tahun 2026, jawabannya kebanyakan dari mereka percaya bahwa kebijakan pemerintah sentral menjadi hal yang paling penting,” kata Fakhrul dilansir dari Antara, Selasa (6/10/2026).
Menurut Fakhrul, pengaruh kebijakan pemerintah terutama dirasakan pelaku usaha kecil dan menengah. Pada kuartal II 2026, birokrasi menjadi salah satu persoalan utama dalam pengembangan bisnis, dengan 16,4 persen responden mengaku masih menghadapi kendala tersebut.
Persoalan berikutnya adalah pengaruh kebijakan dan program pemerintah yang disebut oleh 14,8 persen responden. Selain itu, pelaku usaha juga menghadapi tantangan dari sisi permintaan pasar.
Sementara itu, perusahaan besar memiliki pertimbangan yang berbeda dalam mengembangkan bisnis. Perusahaan dalam kelompok ini lebih banyak mempertimbangkan kolaborasi dan investasi internasional serta perkembangan pasar global.
Di sisi lain, ketidakpastian arah kebijakan ekonomi masih menjadi sumber risiko bagi dunia usaha. Sebanyak 33,7 persen responden menilai ketidakpastian kebijakan ekonomi pemerintah turut menentukan risiko kebijakan yang akan dihadapi perusahaan.
Faktor lain yang menjadi perhatian adalah pelemahan permintaan domestik dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kondisi rupiah dinilai berpengaruh terhadap kepercayaan pelaku usaha maupun pelanggan.
“Pelemahan nilai tukar rupiah masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Sebanyak 35 persen responden menilai depresiasi rupiah berdampak agak negatif terhadap bisnis, sementara 30 persen menilainya negatif,” ujar Fakhrul.
Tekanan terhadap dunia usaha juga berbeda berdasarkan skala perusahaan. Bagi perusahaan mikro, akses pembiayaan menjadi persoalan utama dengan porsi 23,9 persen.
Pada kelompok usaha kecil dan menengah, perkembangan pasar menjadi perhatian yang lebih besar. Pelaku usaha melihat kebutuhan untuk membuka akses ke pasar baru sebagai salah satu faktor penting bagi pertumbuhan bisnis.
Sedangkan perusahaan besar menghadapi persoalan yang lebih banyak berkaitan dengan ketidakpastian hukum dan birokrasi.
“Dan masalah utama untuk perusahaan besar adalah terdominasi oleh legal uncertainty (ketidakpastian hukum) dan birokrasi,” kata Fakhrul.
Survei tersebut juga memproyeksikan sejumlah tekanan yang berpotensi meningkat dalam enam hingga 12 bulan mendatang.
Pelaku usaha diperkirakan menghadapi kenaikan biaya operasional, tekanan terhadap margin keuntungan, serta peningkatan biaya bahan baku impor.
Temuan itu menunjukkan bahwa dunia usaha tidak hanya membutuhkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan, tetapi juga kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnis.
Fakhrul mengatakan dukungan kebijakan diperlukan untuk menjaga kepastian usaha sekaligus memperluas akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku usaha. (ant/saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
