Rabu, 18 November 2026

UMP dan UMK Jawa Timur 2027 Diproyeksi Naik 6-9 Persen

Laporan oleh Wildan Pratama
Bagikan
Ilustrasi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026. Grafis: Bram suarasurabaya.net

Pemerintah mulai mempersiapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027. Besaran kenaikan upah tahun depan akan mengacu pada aturan baru dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dalam regulasi tersebut, penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien alfa dengan rentang 0,5-1 persen sesuai Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026.

Berdasarkan simulasi penghitungan tiga variabel tersebut, proyeksi kenaikan UMP maupun UMK 2027 Jatim berada di kisaran 6–9 persen.

Meski demikian, angka tersebut belum menjadi ketetapan resmi karena masih bergantung pada data ekonomi dan penentuan indeks alfa oleh Dewan Pengupahan.

Sebagai contoh, apabila suatu daerah memiliki inflasi sebesar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen, dengan indeks alfa 0,5, maka potensi penyesuaian upah minimumnya sebesar 6 persen.

Sementara apabila indeks alfa ditetapkan sebesar 1 persen, dengan asumsi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang sama, maka penyesuaian upah minimum berpotensi mencapai 9 persen.

Misalnya penghitungan UMK Kota Surabaya 2027 dengan asumsi indeks alfa 1 persen, sehingga proyeksi kenaikan sekitar 9 persen. Maka upah Kota Pahlawan pada tahun depan meningkat Rp5.765.788 dari sebelumnya Rp5.288.796.

Sementara itu Sugeng Lestari Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur menyebut pembahasan besaran UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) baru akan dibahas bersama Dewan Pengupahan Kamis (19/11/2026) besok.

“Penetapan UMP dan UMSP Jawa Timur Tahun 2027 berpedoman pada formulasi pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026,” ujar Sugeng dikonfirmasi suarasurabaya.net, Rabu (18/11/2026).

Hasil pembahasan Disnakertrans dengan Dewan Pengupahan nantinya akan direkomendasikan kepada Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan UMP dan UMSP Jawa Timur Tahun 2027.

Sugeng memastikan penetapan upah bakal dilakukan secara komprehensif sesuai formulasi dan kondisi ekonomi serta memperhatikan kesejahteraan buruh.

“Prinsipnya, penetapan upah dilakukan secara terukur berdasarkan formulasi, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” ucapnya.(wld/fia/rid)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Rabu, 18 November 2026
30o
Kurs