Komisi Pelayanan Publik mendesak penggunaan ICT pada semua pelayanan publik di Pemerintah Propinsi, kata WAHYU KUNCORO Kepala Divisi Jaring dan Data Base Komisi Pelayanan Publik (KPP) Pemprop Jatim.
WAHYU mengatakan pada MARTHA reporter Suara Surabaya, Rabu (30/05), penggunaan Information Communication Technology (ICT) dalam pelayanan publik akan memberikan kepastian, kecepatan, kemudahan, dan biaya lebih murah serta bisa menembus ruang dan waktu.
Pelayanan berbasis ICT bisa berbentuk call center, On Line Payment, Early Warning System, Geographic Information System, dan Automatic Mater Reading. Dari berbagai bentuk ICT yang paling dimungkinkan untuk diterapkan dalam pelayanan publik adalah e-goverment. E-goverment sebagai bentuk pelayanan pemerintah yang lebih baik untuk warga.
Dengan penggunaan ICT e-goverment ini harapkan bisa mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, kenyamanan, dan penambahan pendapatan serta pengurangan atau efisiensi biaya.
ASIANTI UTOYO Kepala Badan Pengelola Data Elektronik Propinsi Jatim mengatakan di Jatim baru ada jaringan di 22 Dinas, 18 Badan, Kantor Kas Negara dan Biro di Sekda Propinsi.
Sementara di Propinsi baru ada 4.661 perangkat komputer dan 44 jaringan LAN. Sedangkan Pejabat dan Pemerintah Propinsi yang mampu mengakses komputer hanya 54% dan hanya 25% yang bisa mengakses internet.(yyn/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
