Sebanyak 48.600 pasangan tercatat menikah rata-rata usia 17,9 tahun menjadi akseptor KB untuk menunda kehamilannya hingga usia 20 tahun guna mengantisipasi potensi memiliki banyak anak.
“Hal itu dilakukan untuk menunda usia kehamilan hingga usia 20 tahun. Jumlah sebanyak ini merupakan program yang cukup berhasil dilaksanakan Badan KB Lumajang karena untuk penggunaan KB kondom bagi pada pasangan usia muda menduduki peringkat 11 di 38 Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jatim,” kata dr Farida Kepala Badan KB Kabupaten Lumajang kepada Sentral FM, Rabu (30/4/2014).
Sedangkan untuk jumlah keseluruhan akseptor KB di Lumajang ini mencapai 180 ribu pasangan suami-istri (Pasutri). Dari akseptor sebanyak itu, 40 persennya atau mencapai 72 ribu pasutri lebih sreg memilih penggunaan pil KB dan suntik. Selanjutnya adalah KB Implant, IUD, MOP dan MOW.
“Jumlah 180 ribu akseptor KB aktif ini, tercatat sampai akhir Tahun 2013 saja. Tahun 2013 jumlahnya meningkat 113 persen dari Tahun 2012. Namun untuk Tahun 2014, Badan KB Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan jumlah akseptor aktif baru sebanyak 300 orang. Jadi pada akhir Tahun 2014, jumlah akseptor KB aktif sudah mencapai 210 ribu pasutri,” paparnya.
Untuk mencapai target ini, Badan KB Kabupaten Lumajang sebenarnya menghadapi berbagai kendala. Diantaranya adalah minimnya tenaga fungsional KB yang bertugas melakukan sosialisasi dan merekrut akseptor baru. Di setiap Kecamatan, penyuluh KB yang ditugaskan hanya 2-3 orang saja. Padahal terdapat 21 Kecamatan di seluruh Kabupaten Lumajang yang wilayahnya sangat luas.
“Akan tetapi, kami memiliki tenaga lainnya di luar PNS. Yakni kader KB yang jumlahnya mencapai 1900 orang yang membantu tugas penyuluh di wilayahnya masing-masing. Mereka yang menjadi mitra Badan KB Kabupaten Lumajang dengan aktif mencari akseptor baru,” terang dr Farida.
Kendala lainnya adalah, usia nikah muda masih cukup tinggi dengan resiko masih berpotensi memiliki banyak anak. Selain itu, cara KB yang digunakan juga tidak dengan jangka waktu panjang atau Non MKGP. “Anjuran kami adalah yang jangka panjang seperti implant, IUD, MOP atau MOW,” ujar dia.
Tidak hanya itu saja, tingkat kegagalan KB pada akseptor hingga peserta kebobolan memiliki anak lagi juga menjadi kendala lainnya. Meski demikian jumlahnya sangat rendah, hanya 0,02 persen dari 180 ribu akseptor aktif. “Namun, mereka tetap kita ayomi sampai mereka melahirkan,” ungkap dr Farida.
Terkait masih adanya masyarakat yang percaya terhadap stigma banyak anak banyak rejeki, dinilai dr Farida, saat ini di Kabupaten Lumajang tidak sekental dulu. Pasalnya, masyarakat saat ini telah merasakan sendiri banyak memiliki anak banyak berarti kemampuan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan juga tinggi.
“Jadi masyarakat sudah tahu, kalau anaknya banyak ada berbagai kesulitan yang dihadapi, terutama dari sisi perekonomian. Lama-kelamaan pemeo itu akan hilang sendiri,” katanya.
dr Farida juga mengungkapkan, capaian-capaian dari pelaksanaan program Badan KB ini dibahas secara khusus pada Rakerda KB di Pendopo Jl. Alun-Alun Selatan hari ini. Tujuannya untuk melakukan evaluasi dari pelaksanaan program di Tahun 2013 dan juga untuk mencari dukungan dari berbagai pihak guna mengoptimalkan program kerja KB di tahun berikutnya.
“Hasil evaluasinya, dari sisi cakupan laporan program yang telah dilaksanakan, Kabupaten Lumajang saat ini menempati peringkat 7 dari 38 Kabupaten/Kota Se-Jatim. Namun dari sisi indikator program, Kabupaten Lumajang menempati peringkat 2 di Provinsi Jatim. Hal itu karena pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lumajang bisa ditekan mencapai 0,42 persen,” ungkap dia.
Hal ini, masih katanya, karena Badan KB Kabupaten Lumajang ketat melakukan pemeriksaan data sebelum dilaporkan ke Badan KB Provinsi Jatim. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi perbedaan data dari yang dilaporkan dengan indikator yang diperiksa BPS.
“Indikatornya adalah Total Fertility Rate atau rata-rata anak dalam keluarga sesuai RPJM. Untuk Kabupaten Lumajang, Total Fertility Rate-nya mencapai 2,1 persen. Namun dari laporan data Provinsi, Kabupaten Lumajang terdata 1,9 persen. Sedangkan dari data BPS, Lumajang tercatat 2,02 persen. Jadi di Lumajang jauh lebih rendah dari Provinsi Jatim yang mencapai 2,4 persen maupun nasional yang mencapai 2,6 persen,” pungkas dia. (her/dwi)
Teks Foto :
– dr Farida Kepala Badan KB Kabupaten Lumajang.
Foto : Sentral FM.
NOW ON AIR SSFM 100
