Blokade Mahasiswa Hadang Jokowi, Gagal Total

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jatim gagal memblokade Jembatan Soekarno-Hatta, Malang, untuk menghadang Joko Widodo-Presiden saat hendak mengunjungi Ponpes Bahrul Magfiroh, Tlogomas, Kamis (21/5/2015).

Puluhan mahasiswa itu berencana blokade jalan dalam aksi di Jembatan Soekarno-Hatta dan jembatan, tapi polisi melarang mahasiswa turun ke jalan.

Reza Adi Pratama-Koordinator Wilayah BEM se-Jatim mengatakan, rencana mahasiswa memblokade Jembatan Soekarno-Hatta terpaksa batal.

“Polisi melarang kami keluar kampus, menghadang kami tepat di pintu gerbang sebelah utara Universitas Brawijaya,” ujarnya seperti dilansir Antara, Kamis.

Melalui aksi tersebut mahasiswa hendak bertemu langsung dengan Jokowi untuk menyampaikan persoalan stabilitas ekonomi di Indonesia, serta meminta presiden untuk kembali memberikan subsidi BBM.

“Karena dilarang, kami membubarkan diri dan berkoordinasi untuk menggelar aksi lagi di Gedung DPRD Kota Malang,” katanya.

Sebelum membubarkan diri, sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas keamanan.

Aksi saling dorong tersebut dipicu pelarangan polisi terhadap mahasiswa berupa barisan yang menghalangi mahasiswa. “Permisi, permisi, kami mau lewat, kalau tidak bisa lewat, urusan jadi gawat,” teriak para mahasiswa.

Sambil berorasi, para mahasiswa merangsek untuk menerobos barikade polisi, namun polisi terus menahan desakan mahasiswa.

AKP Nunung Anggraeni-Kasubag Humas Polres Malang Kota mengakui bahwa polisi melarang mahasiswa keluar kampus.

“Ada 200 personel yang kami siagakan di lokasi demo. Kami upayakan agar aksi mahasiswa tidak di jalan karena ada kedatangan presiden,” kata Nunung.

Selain mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Jatim, massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Malang, juga menggelar aksi yang sama dui Bundaran Tugu UKS Jalan Bandung Kota Malang.

KAMMI menilai kebijakan Presiden Jokowi tidak lagi mewakili kedaulatan rakyat Indonesia, melainkan hanya mewakili kepentingan asing.

Massa KAMMI, dalam orasinya menilai, sejak dilantik 20 Oktober 2014 lalu sejumlah kebijakan Jokowi di berbagai lini mencederai harapan rakyat. Mereka menyebutkan, kebohongan-kebohongan terdapat pada kebijakan seperti renegosiasi Smelter Freeport, liberalisasi harga BBM, stagnasi pelaksanaan judicial review UU Pangan Impor, dan keterjajahan industri teknologi.

Selain itu, sikap Jokowi juga tidak menunjukkan seorang negarawan dan itu tercermin jelas pada saat pidato APEC, utang pada Jepang, serta sikap yang tidak stabil terkait IMF.

Mahasiswa KAMMI menganggap presiden seringkali melakukan kunjungan seremonial termasuk di Malang Raya. Mereka menganggap ini hanya sebagai pencitraan belaka. (den/rst)