Kredit Lunak Petani di Jatim Dinilai Hanya Pencitraan

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menilai kredit lunak senilai Rp200 miliar bagi petani yang diditipkan di Bank UMKM salah sasaran dan berpotensi menjadi ajang pencitraan semata.

“Badan Anggaran mengapresiasi gagasan ini, namun fakta dilapangan ternyata lebih dari 30 persen anggaran salah sasaran karena diserap bukan oleh petani,” kata Yusuf Rohana anggota Banggar DPRD Jawa Timur, Selasa (13/10/2015).

Untuk program ini, Pemerintah Jawa Timur telah mengucurkan anggaran Rp200 miliar pada tahun 2015. Sayangnya hingga bulan Oktober ini, realisasi penerima kredit baru 30 persen.

Sesuai perencanaan, anggaran Rp200 miliar ini, adalah untuk membantu biaya operasional petani. Mulai dari kebutuhan pupuk, pembelian benih hingga subsidi bagi para petani yang gagal panen karena puso. Semua kucuran tersebut berupa pinjaman lunak. Namun, faktanya banyak yang bukan petani yang mendapat pinjaman.

Menurut dia, berapapun alokasi anggaran, sejatinya tidak masalah. Apalagi hal itu untuk kebutuhan masyarakat kecil. Namun, hal itu harus sesuai peruntukannya. Karenanya, Banggar berencana mengevaluasi usulan pemerintah Jawa Timur yang pada rencana APBD 2016 akan kembali mengucurkan dana sebesar Rp400 miliar bagi Bank UMKM ini.

Sekadar diketahui, program kredit lunak bagi petani ini, awalnya akan digunakan untuk membangun Bank Tani. Namun karena terkendala aturan, pemerintah akhirnya menitipkan duit untuk program ini ke Bank UMKM untuk disalurkan ke para petani.

Banggar menduga, anggaran untuk kredit petani ini sengaja tidak disalurkan untuk meraup keuntungan. Anggaran sengaja dibiarkan ngendon agar bisa diputar dan menghasilkan bunga di Bank UMKM.

Sementara itu, Soekarwo Gubernur Jawa Timur membantah dugaan ini. Menurut dia, kucuran dana Rp200 miliar pada Bank UMKM sudah berjalan dengan baik dan sesuai peruntukan. Menurut dia, sasaran untuk anggaran Rp200 miliar pada Bank UMKM bukan hanya untuk masa panen saja. Tetapi juga pasca panen. “Untuk masa panen dan masa tanam memang baru terserap 30 persen, nanti sisanya terserap di paska panen,” kata dia.

Terkait hal ini, Soekarwo juga mengaku akan segera memberikan penjelasan ke DPRD sehingga kredit lunak bagi petani ini tetap bisa dilanjutkan. (fik/rst)