Alex Marwata: Idealnya Pimpinan KPK Tidak Berafiliasi dengan Instansi atau Parpol
Senin, 13 Mei 2024 | 22:23 WIB
Fadli Zon wakil ketua DPR RI mengatakan, keraguan masyarakat terhadap kinerja KPK di bawah kepemimpinan Agus Raharjo harus dijawab oleh KPK, bahwa anggapan itu benar atau salah.
Rencana revisi UU KPK yang sudah masuk ke program legislasi Nasional DPR RI 2016 oleh masyarakat dianggap awal dari dilumpuhkannya kedigdayaan KPK.
Karena dalam draf revisi UU KPK ada beberapa pasal secara nyata untuk mengamputasi semangat pemberantasan korupsi. Yakni dihapusnya wewenang KPK melakukan penyadapan, penyidikan dan penuntutan.
Tapi Presiden sudah minta kepada rakyat agar ikut mengawal revisi UU KPK ini, jangan sampai membuat KPK loyo.
Politisi Gerindra ini memahami, tugas dan tanggung jawab lima pimpinan KPK yang dilantik Presiden di Istana Negara, Senin (2112/2015) kemarin cukup berat.
Mengingat modus untuk melakukan tindak pidana korupsi sekarang ini semakin canggih dan rapi.
“Kalau daya dobrak KPK sekarang tidak lebih baik dari KPK sebelumnya yang salah bukan hanya KPK tapi Pansel calon pimpinan KPK, Presiden yang mengajukan nama calon pimpinan KPK ke DPR dan DPR yang memilih,” kata Fadli Zon.
Untuk menghindari kesalahan kolektif itu, KPK harus bekerja secara profesional dan independen.
Menanggapi keraguan masyarakat terhadap KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo, JK wakil Presiden minta kepada masyarakat agar memberi kesempatan dulu pimpinan KPK yang baru ini bekerja.
Jangan beranggapkan hanya KPK masa lalu saja yang bisa bekerja baik. Harapan yang sama juga dilontarkan Agus Rahardjo Ketua KPK yang baru.
“Mengingat lima pimpinan KPK seluruhnya dari luar KPK, perlu waktu untuk mengatur strategi sebelum melakukan penyerangan,” kata ketua KPK. (jos/dwi/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
