Masih Banyak Pengendara Lakukan Pelanggaran, Pengamat Transportasi Tekankan Uji Kompetensi Penerbitan SIM

Dadang Supriyatno pengamat transportasi sekaligus Dosen Program Studi Teknik Transportasi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menyorot perilaku pengendara di Indonesia yang masih kerap melanggar aturan lalu lintas.

Menurutnya, pengujian kompetensi dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) jadi salah satu langkah penting untuk memastikan pengendara paham aturan dan punya kemampuan berkendara yang memadai.

Dadang mengatakan, pelanggaran lalu lintas tidak selalu disebabkan oleh kesengajaan, tetapi juga dapat dipengaruhi minimnya pengetahuan pengendara tentang rambu dan marka jalan.

“Melanggar ini karena apa? Karena mungkin juga banyak faktor, di antaranya adalah pengetahuan tentang rambu, marka dan sebagainya. Atau pelanggaran dilakukan karena ada faktor lain. Mungkin buru-buru dan sebagainya,” ujar Dadang saat on air di program Wawasan Suara Surabaya, Senin (9/11/2026).

Dia mencontohkan tingginya angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua di Jawa Timur (Jatim). Menurut pemaparannya, hampir 30 persen kecelakaan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda dua.

“Berarti di situ tanda kutip ada unsur-unsur yang tidak diikuti, aturan-aturan tentang keselamatan, sehingga ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi. Sehingga otomatis jumlah tersebut itu mendominasi mereka (pemotor) yang melanggar,” ucapnya.

Atas kondisi itulah, Dadang menilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas, terutama waktu berkendara di jalan yang digunakan bersama berbagai jenis kendaraan.

Kemudian, dia menekankan penerbitan SIM harus melalui proses pengujian yang memastikan calon pengemudi benar-benar memiliki kompetensi, mencakup pemeriksaan kesehatan fisik, termasuk penglihatan dan pendengaran, pemahaman terhadap regulasi, rambu, dan marka jalan.

“Nah, sebelum SIM itu dikeluarkan, tentunya kan harus dilakukan pengujian. Ini kan masih dilakukan di internal kepolisian. Apakah itu nanti yang terkait dengan fisik, kesehatannya, penglihatannya, pendengarannya, kemudian juga pemahaman tentang rambu-rambu,” jelasnya.

Dadang menambahkan, calon pengemudi yang tidak memahami aturan lalu lintas seharusnya dinyatakan belum kompeten untuk memperoleh SIM.

“Maka sekali lagi bahwa untuk mendapatkan SIM tadi yang saya katakan sebagai contoh, mereka harus bisa memahami. Tanpa dia memahami, dia akan gugur. Dia tidak kompeten untuk bisa mendapatkan surat tanda itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dadang menjelaskan keselamatan berkendara bergantung pada empat pilar utama, yakni sarana, prasarana, manusia, dan regulasi. Menurutnya, keempat unsur itu tidak dapat dipisahkan karena setiap pengendara harus memahami kendaraan yang digunakan, kondisi lingkungan jalan, serta aturan lalu lintas yang berlaku.

“Empat pilar itu tidak bisa dipisahkan. Ketika orang mau berlalu lintas dalam suatu ruang, dalam segmen jalan, di ruang jalan itu, dia harus mampu melihat kondisi sekelilingnya. Dan harus mampu melihat apa yang ada di depannya, yang di kiri kanan tentang rambu-rambu,” katanya.

Dia menyebut contoh seseorang yang mengemudikan kendaraan milik orang lain belum tentu memahami karakteristik kendaraan tersebut, termasuk kondisi dan respons sistem pengeremannya.

“Jadi tentang mungkin sebelum mengemudi itu dilihat dulu. Mungkin remnya dia agak pendek atau panjang, semuanya harus dikenali. Mengenali karakter sarana, prasarana lingkungan, dan juga memahami tentang regulasi. Itu manusia. Sehingga, untuk meminimalkan dampak-dampak potensi risiko kecelakaan, empat pilar itu tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Terkait karakteristik pengendara di Surabaya dibandingkan kota besar lainnya, Dadang mengaku belum memiliki pengamatan yang cukup spesifik untuk memberikan perbandingan.

Tapi, dia menilai budaya tertib lalu lintas di Jatim menunjukkan perkembangan positif berdasarkan penurunan angka kecelakaan pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sebelumnya.

Penurunan itu bisa menjadi salah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara.

Untuk mempertahankan budaya tertib berlalu lintas, Dadang mengatakan kalangan akademisi bersama kepolisian terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa.

Kegiatan itu dilakukan melalui pembinaan di sekolah, sosialisasi di perguruan tinggi, serta program pengabdian kepada masyarakat.

“Kita enggak berhenti-hentinya untuk mensosialisasikan tertib berlalu lintas, budaya lalu lintas sampai di perguruan tinggi pun kita juga sosialisasikan itu,” ungkapnya.

Dadang juga mendorong pendidikan keselamatan berlalu lintas diperkenalkan sejak jenjang taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD), baik melalui kurikulum maupun fasilitas pembelajaran seperti taman lalu lintas.

Menurutnya, pengenalan aturan sejak usia dini dapat membentuk kebiasaan berkendara yang tertib ketika anak-anak mulai menggunakan kendaraan pada usia yang diperbolehkan.

“Jadi kebiasaan-kebiasaan, sehingga dia akan melakukan pelanggaran itu berpikir. Saya akan melanggar, pasti akan ada risikonya,” pungkasnya.(bil/rid)