DPD Minta Polri Tangkap Penumpang Gelap Sebelum 2 Desember

Pihak kepolisian meyakini aksi damai 2 Desember 2016 akan disusupi “penumpang gelap” atau ditunggangi oleh oknum yang berupaya untuk melakukan makar berupa penggulingan pemerintah yang sah.

Oleh karena itu, untuk melindungi rakyat yang dengan tulus ingin Shalat Jumat berjamaah, istigasah, dan maulid akbar pada aksi damai 2 Desember, DPD meminta Polri segera menangkap “penumpang gelap” yang ingin memanfaatkan Aksi 2 Desember untuk melakukan makar.

Fahira Idris Wakil Ketua Komite III DPD mengungkapkan, imbauan Polri untuk tidak melakukan aksi 2 Desember merupakan hal yang wajar.

Namun, bangsa ini sudah sepakat bahwa demonstrasi dan menyampaikan pendapat di depan umum dijamin konstitusi. Karena dijamin konstitusi, negara harus melindungi dan memfasilitasi.

“Makar itu kan kejahatan serius, makanya harus dicegah dan segera ditindak tegas, jangan sampai jadi isu liar. Saya berharap Polri bisa menangkap “penumpang gelap” yang mau makar, sebelum 2 Desember, agar rakyat bisa tenang menunaikan hak konstitusionalnya menyampaikan pendapat di depan umum,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Rencananya, aksi damai 2 Desember mendatang hanya berisi Shalat Jumat berjamaah, istigasah, dan Maulid Akbar serta menuntut kesetaraan penegakan hukum dengan menahan tersangka dugaan penistaan agama.

Jika ada oknum yang mau menunggangi kegiatan positif ini untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, menurut Fahira, oknum tersebut, bukan hanya keterlaluan dan merendahkan ulama serta rakyat, tetapi juga sudah menjadi pelaku tindakan pidana serius yang harus segera ditangkap dan diadili.

Fahira menegaskan, para ulama dan peserta aksi damai 2 Desember nanti, bukanlah orang-orang yang tidak paham hukum dan mudah ditunggangi oleh kepentingan siapapun.

Sehingga, sangat disayangkan jika ada opini bahwa aksidDamai 2 Desember nanti punya agenda menjatuhkan pemerintahan yang sah karena akan mendistorsi makna dan tujuan utama dari aksi ini.

Dia berharap, sebelum 2 Desember, ada koordinasi yang intensif antara GNPF MUI dengan aparat keamanan untuk saling menjaga agar aksi ini benar-benar berjalan tertib.

“Saya tidak ingin timbul persepsi di masyarakat bahwa isu makar bertujuan untuk menakut-nakuti rakyat yang ingin berpartisipasi dalam aksi damai 2 Desember nanti. Persepsi seperti ini tidak baik, karena bisa merusak harmoni bangsa,” ujarnya.

Polisi, sambung Fahira, memang punya hak mengingatkan. Namun, rakyat juga punya hak menyampaikan pendapat di muka umum.

“Saya harap sebelum 2 Desember ada koordinasi yang intensif semua pihak yang terkait, sehingga aksi 2 Desember, benar-benar menjadi aksi yang super damai,” kata senator Jakarta itu.(rid/iss/ipg)