Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan akan menemui mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dokumen kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir.
“Kalau perlu nanti saya akan menjumpai beliau (SBY), siapa tahu beliau mengetahui keberadaan dokumen aslinya,” katanya di Jakarta, Rabu (26/10/2016) seperti dilansir Antara.
Tentunya, kata dia, jika dokumen itu sudah ditemukan maka ia akan meneliti rekomendasi tim pencari fakta (TPF) kasus kematian Munir tersebut untuk kemudian menentukan sikap.
Sebaliknya jika dokumen itu telah dipenuhi dengan menghukum pelakunya, maka belum tentu akan ditindaklanjuti kembali. “Karena itu, kita telah menugaskan JAM Intel (Jaksa Agung Muda Intelijen), untuk menelusuri dokumen aslinya,” tegasnya.
Kendati demikian, ia memberikan apresiasi kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkenan memberikan penjelasan dan statemen terbuka kepada media seputar dokumen Munir.
“Dapat kita berikan apresiasi bagaimanapun beliau bertanggung jawab karena pada pemerintahannya, terbentuk TPF,” katanya.
Jaksa Agung juga mengaku saat dirinya masih menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) mengendalikan penanganan kasus itu sehingga pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto atau akrab dipanggil Poly divonis 14 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama.
Kemudian pada Peninjauan Kembali pada 2008, hukuman Poly diperberat menjadi 20 tahun penjara meski di tingkat kasasi hanya dijatuhi dua tahun penjara karena terbukti menggunakan surat palsu.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempersilakan Presiden Indonesia Joko Widodo melanjutkan kasus tokoh hak asasi manusia Munir jika diperlukan.
“Selalu ada pintu untuk mencari kebenaran yang sejati, jika memang ada kebenaran yang belum terkuak, oleh karena itu saya mendukung langkah Presiden Jokowi jika akan melanjutkan kasus hukum ini jika memang ada yang belum selesai,” katanya saat memberikan keterangan pers di Pendopo Puri Cikeas Bogor, Jawa Barat.
Menurut SBY, pemerintah dan jajarannya sudah melakukan yang terbaik sesuai mekanisme yang seharusnya dilakukan pemerintah sesuai rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) Munir saat itu. (ant/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
