Kejar Target Kanwil Pajak Gelar Sosialisasi di Traffic Light

Traffic Light Jl. Diponegoro salah satu dari 13 traffic light di Surabaya yang menjadi sasaran kampanye simpatik penerapan Undang-undang Tax Amnesty Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I, Jumat (5/8/2016).

Begitu dibuka di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I Jagir yang dihadiri Indah Kurnia anggota Komisi XI DPR RI, puluhan petugas pajak menyebar melakukan kampanye ini.

Di traffic light Jl. Diponegoro puluhan petugas membagikan 1000 brosur yang disertai snack dan bolpoin.

Hasiholan Gregorius Silalahi pegawai KPP Pratama Surabaya Sawahan mengatakan, setelah dapat brosur informasi terkait Tax Amnesty diharapkan para Wajib Pajak (WP) datang ke kantor pajak terdekat.

“Nanti petugas akan memberikan penjelasan. Aset atau harta belum dilaporkan selama ini diberi kesempatan untuk dilaporkan,” ujarnya di sela-sela memimpin kampanye Tax Amnesty di Jl Diponegoro.

Gregorius mengatakan, meski para wajib pajak dibebaskan sanksi bunga, denda, pidana dan administrasi, tapi WP wajib membayar tarif pokok pajaknya dulu.

“Aset yang dilaporkan kepemilikan aset dengan batas akhir (cut off) 31 Desember 2015. Baik WP perorangan maupun WP Badan seperti PT, CV, Firma, Yayasan, kongsi, dan koperasi,” katanya.

Penerapan Undang-undang No 11 tahun 2016 Tax Amnesty ini mulai berlaku 1 Juli kemarin. Undang-undang ini sangat menguntungkan para wajib pajak. Selain bebas bunga, denda dan Administrasi, para WP juga hanya dikenakan tarif 2 persen dari selisih hartanya.

“Misalnya punya aset Rp 1 M, tapi baru melaporkan Rp400 juta, maka yang dikenai sanksi Rp600 juta dikali tarif pajak 2 persen (periode Juli-September 2016) atau tarif 3 persen (Oktober sampai Desember). Jadi, pertiga bulan naik satu persen tarifnya,” katanya.

Tujuan utama Tax Amnesty ini menarik kembali dana di luar negeri biar bisa pulang ke Indonesia. Terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki aset di luar negeri agar bisa kembali mengalir ke Indonesia.

“Para wajib pajak diberi kesempatan sampai Juli 2017 mendatang. Jika tetap tidak mau, akan kembali dikenai sanksi dan diperiksa. Maka dari itu bisa dimanfaatkan sekarang,” katanya. (bid/rst)