Pemprov Minta Seluruh Kabupaten/kota Terapkan Parkir Berlangganan

Akhmad Sukardi, Sekretaris Daerah Jawa Timur minta seluruh kabupaten/kota menerapkan program parkir berlangganan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah.

“Saat ini baru 26 daerah yang menerapkan parkir berlangganan, sedangkan 12 daerah masih belum. Ini yang kita dorong agar seluruh daerah bisa menerapkan parkir berlangganan,” kata Sukardi, usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum secara berlangganan, Kamis (24/11/2016).

Dengan parkir berlangganan, maka jumlah kendaraan yang cukup besar diharapkan mampu menambah PAD. Apalagi, parkir berlangganan juga bisa menekan kebocoran retribusi dari parkir. Keberadaan parkir liar juga sudah sangat meresahkan.

Problem parkir berlangganan, saat ini hanya belum adanya sanksi yang tegas bagi juru parkir (jukir) di lapangan yang masih menarik biaya parkir.

“Jadi problemnya kan di jukir, harusnya tegas dan terus diawasi sehingga jukir tidak berani menarik parkir karena sudah berlangganan,” ujarnya.

Selain itu, jukir juga harus diberikan atribut yang mencolok dengan nomor punggung yang besar. Jika ada pelanggaran, maka identitas jukir gampang diingat dan bisa segera dilaporkan.

Sementara itu Bobby Soemiarsono, Kepala Dinas Pendapatan Jawa Timur mengatakan, rakor kali ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pada parkir berlangganan baik dari sisi administrasi pemungutan hingga sisi teknis di lapangan.

Ia mengatakan, bahwa rakor ini merupakan upaya dalam mengakomodasi masukan dan usul dari kabupaten/kota terkait permasalahan yang terjadi di lapangan. (fik)