Sampah Laut Bunaken Jadi Perhatian Menteri LHK

Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) memberikan sejumlah catatan pada kawasan Taman Nasional Bunaken dan salah satunya terkait persoalan sampah laut.

Menteri LHK dalam keterangan tertulis yang diterima di Yogykarta, Minggu (18/9/2016) mengatakan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet 8 September 2016 menyebutkan bahwa fokus pariwisata ditegaskan berbasis lingkungan.

Presiden, menurut dia, secara khusus menyebutkan kawasan Sulawesi Utara dan Bunaken menjadi salah satu fokus pariwisata berbasis lingkungan tersebut. “Saya merasa bertanggung jawab untuk turun langsung ke lapangan,” katanya.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Menteri Siti saat meninjau kawasan konservasi di Sulawesi Utara, salah satunya Taman Nasional Bunaken yakni terkait regulasi, kolaborasi kerja, standar kelengkapan sarana prasarana, dan sampah laut di kawasan tersebut.

Taman Nasional Bunaken terletak merupakan perwakilan ekosistem laut Indonesia, meliputi padang lamun, terumbu karang, dan ekosistem pantai. Lokasinya juga termasuk ke dalam segitiga terumbu karang dunia, maka tidak heran jika kawasan ini menjadi primadona wisatawan, terutama bagi para penyelam.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ia menegaskan bahwa pariwisata, khususnya di daerah konservasi harus berbasis lingkungan.

Konservasi, lanjutnya, membutuhkan kemitraan, baik untuk pengelolaan kawasan hutan untuk keperluan wisata alam, serta penonjolan kearifan lokal khususnya hukum sosial yang berlaku di masyarakat lokal.

“Kegiatan pemanfaatan alam untuk pariwisata harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi Utara, namun aspek kelestariannya harus tetap diperhatikan,” ujar dia.

Konsep tentang lembaga konservasi dan taman nasional harus berorientasi dan terintegrasi dengan program pengembangan wilayah agar masyarakat sekitar kawasan mendapatkan hasil yang nyata dalam hal perekonomian. Hal ini juga sebagai upaya pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

“Wilayah Taman Nasional Bunaken, Tahura Gunung Tumpa, Taman Wisata Alam (TWA) Batuputih, TWA Batuangus dan Cagar Alam Batu Dua Saudara merupakan satu konektivitas dan harus dilihat dalam konteks pengembangan wilayah,” katanya.

Selain Taman Nasional Bunaken, Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa, dan Taman Wisata Alam (TWA) Batuputih, Menteri LHK dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tachrir Fathoni juga sempat meninjau DAOPS Manggala Agni Bitung sekaligus menanam pohon Bitung yang merupakan tanaman khas lokasi tersebut.

Sebelumnya diberitakan Olly Dondokambey Gubernur Sulawesi Utara telah melakukan pertemuan dengan Menteri LHK dan membahas kondisi terkini tentang Bunaken dan persoalan terkait kelistrikan di Sulawesi Utara.

Gubernur menginginkan adanya pembaruan sistem dan kelembagaan pengelolaan taman nasional yang didirikan sejak 1991 di wilayah seluas 890.65 kilometer persegi (km2) yang meliputi lima pulau, yakni Bunaken, Manado Tua, Mantehage, Naen, dan Siladen. (ant/dwi)