Jaminan data yang digunakan untuk registrasi ulang kartu operator seluler tetap di bawah perlindungan pemerintah. Data ini tidak dibagi-bagikan ke operator karena operator hanya menjalankan operasionalnya.
Henry Subiyakto Staff Ahli Bidang Hukum Menkominfo mengatakan, UU juga mewajibkan data tidak untuk dibagikan.
Kata Henry, memang bisa saja NIK dan nomor KK dimiliki orang lain. Tapi kalau ini sampai terjadi maka bisa dilaporkan ke pihak terkait. Misalnya kita kehilangan dokumen maka bisa langsung melapor. “Intinya kita akan coba menampung kalau ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu agar bisa mencari solusinya,” kata Henry pada Radio Suara Surabaya.
Jika ada perubahan data untuk proses validasi, ada form yang dibuat Kominfo untuk diberikan ke operator-operator. Surat itu menyatakan jika ada perubahan data.
Kenapa SMS yang dipilih untuk registrasi? Kata Henry, ini hanya untuk lebih memudahkan pengguna kartu operator seluler. Registrasi ulang ini akan dilakukan bertahap mulai 31 Oktober 2017 hingga 29 Februari 2018.
“Justru sekarang ini dilakukan sinkronisasi dengan Kemendagri. Kita tahu ada masalah e-KTP. Kalau belum perekaman e-KTP, data belum masuk ke Dispendukcapil jadi pengguna bisa isi form pernyataan di operator tadi,” ujar dia.
Kewajiban validasi ditujukan bagi pelanggan dan operator. “Jika belum melakukan registrasi maka yang kena ya pelanggan dan operator,” katanya.
Jika pelanggan yang tidak registrasi maka nomor tidak bisa dipakai melakukan panggilan, menerima panggilan, SMS dan bermedia sosial. Sedangkan bagi operator yang lalai akan dikenakan teguran sampai pada pengurusan izin usaha.
“Mohon kesabaran pelanggan, kalau data yang diberikan benar maka semuanya akan mudah,” tambahnya. (dwi)
NOW ON AIR SSFM 100
