Selasa, 28 Mei 2024

Sejumlah Pejabat Pemprov Dimutasi

Laporan oleh Fatkhurohman Taufik
Bagikan
Soekarwo Gubernur Jawa Timur saat pelantikan dan serah terima jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di Gedung Negara Grahadi, Jumat (2/6/2017). Foto: Taufik suarasurabaya.net

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimutasi. Mereka diganti dengan beberapa pertimbangan diantaranya karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.

“Saya percaya para pejabat di posisi baru akan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab,” kata Soekarwo Gubernur Jawa Timur usai mengambil sumpah janji, pelantikan dan serah terima jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di Gedung Negara Grahadi, Jumat (2/6/2017).

Beberapa pejabat baru eselon II yang dilantik yaitu Adi Wirachjanto sebagai Kepala Direktur RSU Haji Surabaya, Mas Purnomo Hadi sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, I Made Sukartha sebagai Kepala Dinas ESDM, Dewi Juniar Putriatni sebagai Staf Ahli Gubernur dan Gentur Prihantono juga sebagai Staf Ahli Gubernur.

Kemudian, Setiajit sebagai Kepala Disnakertrans, Gatot Gunarso sebagai Kepala Bakorwil Bojonegoro, Sri Agustina Ariandani sebagai Direktur RS Jiwa Menur, Herlin Ferliana dan Endang Prabarwati sebagai Wakil Direktur RSU Haji Surabaya, Aris Mukiyono sebagai Kepala Biro Perekonomian, serta Asyari Abubakar sebagai Kepala Biro Umum.

“Bagi yang baru dilantik harus segera mendesain dan berinovasi untuk mendapat penerimaan pembiayaan demi kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Menurut dia, tidak sedikit langkah yang harus dilakukan agar Pemerintah hadir dan selalu berperan, salah satunya mendesain pembiayaan bukan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau ingin maju, lakukan langkah yang menghasilkan, khususnya dari jasa sehingga harus menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” ucap orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim tersebut.

Mantan Sekdaprov Jatim itu memisalkan Badan Pendidikan dan Pelatihan, UPT di bidang Perikanan, Pertanian dan Perkebunan maupun rumah sakit pemerintah yang seharusnya bisa membiayai kinerja tanpa harus mengandalkan APBD sebagai pembiayaan utama.

“Badiklat, lakukan pelatihan yang tidak selalu mengundang kepala daerah atau direktur jenderal kementerian, begitu juga rumah sakit dengan mendirikan klinik harapan bagi masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan sama, juga dilakukan pemberian kenang-kenangan berupa penyematan cincin oleh Gubernur kepada beberapa pejabat yang memasuki masa purna tugas.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf beserta seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan kerja Pemprov Jatim. (fik/dwi/rst)

Berita Terkait

..
Potret NetterSelengkapnya

Evakuasi Kecelakaan Bus di Trowulan Mojokerto

Motor Tabrak Pikap di Jalur Mobil Suramadu

Surabaya
Selasa, 28 Mei 2024
28o
Kurs