Skenario Pendanaan Proyek Trem Berubah Lagi

Setelah APBN dipastikan tidak jadi membiayai proyek Trem, Pemkot Surabaya disarankan Kementerian Keuangan menggunakan skenario Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Agus Imam Sonhaji Kepala Bappeko Pemkot Surabaya mengatakan, skenario KPBU segera dimatangkan setelah pertemuan antara Pemkot dengan Kemenhub, Kemenkeu, dan Bapenas pekan kemarin.

“Kami habis melakukan pertemuan dengan Pemerintah Pusat untuk memfinalkan kalau tidak pakai APBN berarti melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha,” ujarnya di Balai Kota, Senin (27/11/2017).

Agus mengatakan, Pemkot akan berkonsultasi apakah konsep KPBU bisa disederhanakan sepeti konsep kerjasama Pemkot dan Swasta dalam mengelola TPA Benowo.

“Apakah bisa menggunakan pola itu. Karena dokumen yang kami dapat dari Pemerintah Pusat prosedurnya agak rumit dan panjang. Kami konsultasikan lagi apa bisa disederhanakan kayak pengelolaan TPA Benowo yang selama ini sukses,” katanya.

Agus mengatakan, dalam waktu dekat ini Pemkot akan membuat klausul yang sifatnya lebih mengikat dan diharapkan bisa mendapat payung hukum yang tegas.

Selain itu, Pemkot akan kembali bekerja keras melengkapi dokumen proyek Trem agar segera bisa dibuka kembali Market Sounding untuk menawarkan pada investor.

“Dokumen milik kami sudah lengkap. Kalau bahasanya Bu Wali Kota itu Wes sak meter dukure, saking banyaknya. Mulao kajian Demant penumpang dan sebagainya. Tapi, kami perlu revisi untuk dikemas lebih lengkap agar segera bisa ditawarkan ke Market Sounding siapa yang berminat,” katanya.

Agus menjelaskan, untuk konsep KPBU ini yang memegang peran adalah Pemkot kalau hanya trem saja. Tapi kalau memanjang sampai pada lintas wilayah maka Pemprov dan Pemerintah Pusat ikut terlibat, misalnya sampai ke jalur Bandara Juanda. (bid/dwi)