KPK Periksa PNS dan Anggota DPRD Kota Malang sebagai Saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih berupaya mengusut tuntas kasus dugaan suap dalam proses pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi dan tersangka dari unsur eksekutif dan legislatif, Jumat (20/4/2018).

Masing-masing adalah Dahat Sih Bagyono PNS, Tri Oky Rudianto Sekretaris BPBD Malang, Teguh Puji Wahyono, Een Ambarsari, Suparno Hadiwibowo Anggota DPRD Kota Malang, dan Bambang Suharijadi Sekretaris Dewan Kota Malang.

Febri Diansyah Kepala Biro Humas KPK mengatakan, keenam orang tersebut dimintai keterangan sebagai saksi Mochamad Anton Wali Kota Malang non aktif yang berstatus tersangka.

Selain itu, Penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan lanjutan sejumlah Anggota DPRD Kota Malang lainnya, yaitu Salamet, Mohan Katelu, Abdul Rachman, Rahayu Sugiarti, Bambang Sumarto, dan Heri Pudji Utami sebagai saksi.

Terpantau sekitar pukul 13.00 WIB, sesudah waktu Sholat Dzuhur, para anggota DPRD Kota Malang yang berstatus tersangka dan Tahanan KPK, mulai berdatangan di Kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Seperti diketahui, Rabu (21/3/2018), KPK mengumumkan status Mochamad Anton Wali Kota Malang dan 18 Anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka korupsi.

Kasus korupsi massal itu terungkap sesudah KPK menetapkan Mochamad Arief Wicaksono Ketua DPRD Kota Malang sebagai tersangka, Jumat (11/8/2017).

Arief disangka menerima suap Rp700 juta dari Jarot Edy Sulistyono yang waktu itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang.

Pemberian itu diduga atas perintah Anton Wali Kota Malang, untuk dibagikan kepada anggota dewan supaya memuluskan proses pengalihan anggaran dalam APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. (rid/tna/dwi)