Bonus demografi di Jawa Timur akan terjadi pada 2019. Ketika itu, angkatan kerja yang memiliki kompetensi menjadi syarat agar bonus demografi tidak menjadi bencana. Soekarwo Gubernur Jawa Timur menyebut, Pemprov Jatim sejak tahun 2015 membuka program vokasi besar-besaran untuk mempersiapkannya.
Tak hanya itu, pada tahun yang sama, moratorium pendirian SMA juga telah dilakukan. Ia menyebut, ini dilakukan agar tidak ada lulusan yang tidak berkeahlian. Ia juga mencontohkan, ketika Holcim membuka pabrik di Tuban, banyak lowongan pekerjaan yang tidak bisa terisi karena angkatan kerja yang tidak berkeahlian.
Penguatan kebijakan moratorium pendirian SMA merujuk pada Perda nomor 11 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan dan Pergub nomor 22 tahun 2017 tentang percepatan revitalisasi sekolah menengah kejuruan di Jawa Timur. Melalui kebijakan moratorium ini, rasio SMA dibanding SMK adalah 37,98 persen dibanding 62,02 persen.
Meski begitu, pengangguran tak serta merta bisa langsung berkurang. Ia menyebut, ini juga berkaitan dengan masih banyaknya SMK swasta yang belum terakreditasi.
“Masalah akreditasi harus dibenahi,” kata Soekarwo ketika hadir di Kongres Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI) di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (16/10/2018).
Oleh karenanya, Pemprov Jatim memiliki kebijakan agar 1 SMK Negeri membawahi dan bertanggungjawab atas 5 SMK Swasta yang belum terakreditasi. Tanggungjawabnya meliputi penggunaan lab dan fasilitas lainnya.
Diakhir, Soekarwo mengaku optimis bahwa bonus demografi di Jawa Timur di tahun depan bisa dianggap menguntungkan bagi Jawa Timur.
“Bonus, bonus, bonus betul,” katanya mantap. (bas/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
