Wagub Papua: Hukum Positif Harus Ditegakkan di Bumi Cendrawasih

Laporan oleh Farid Kusuma

Selasa, 11 Desember 2018 | 22:01 WIB

Klemen Tinal Wakil Gubernur Papua memberikan keterangan terkait aksi penyerangan kelompok kriminal bersenjata terhadap pekerja proyek infrastruktur, Selasa (11/12/2018), di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto: Farid suarasurabaya.net

Klemen Tinal Wakil Gubernur Provinsi Papua mengatakan, hukum positif wajib ditegakkan di Bumi Cendrawasih demi menciptakan kondisi yang aman tentram, dan bebas dari berbagai macam gangguan keamanan.

Pernyataan itu disampaikan Wagub Papua, merespon aksi penembakan puluhan pekerja proyek infrastruktur di Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (1/12/2018), oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Sebagai pemerintah provinsi yang mewakili pemerintah pusat, kami melihat itu adalah tragedi kemanusiaan. Kami semua tidak menginginkan itu terjadi,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Maka dari itu, Klemen Tinal meminta pihak aparat keamanan dari kepolisian dan TNI segera menindak tegas, sehingga pihak-pihak yang diduga terlibat bisa diproses dengan aturan hukum yang berlaku.

“Hukum positif harus ditegakkan di Papua. Indonesia adalah negara hukum,” tegasnya.

Mantan Bupati Mimika itu menambahkan, karena status terduga pelaku adalah KKB, maka Pemerintah tidak boleh berunding dengan mereka.

“Kalau Pemerintah berunding dengan KKB, itu artinya mereka kelompok kriminal yang luar biasa, dan negosiasi dengan kriminal tidak boleh sampai terjadi. Beda kalau dengan kelompok separatis yang berdasarkan ideologi seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM),” ucapnya.

Supaya kejadian penembakan tidak terulang lagi, Klemen mengingatkan Papua merupakan daerah otonomi khusus yang undang-undangnya juga khusus.

Artinya, kalau pekerjaan besar seperti pembangunan infrastruktur, jangan seperti membangun di daerah lain, karena perusahaan kontraktor harusnya koordinasi dengan aparat keamanan, dan masyarakat setempat.

“Harusnya pihak kontraktor melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar lokasi pengerjaan proyek, dan melibatkan masyarakat untuk ikut mengerjakan walau cuma buruh kasar, sehingga mereka merasa ikut memiliki,” tegasnya.

Di Papua, menurut Klemen Tinal ada Majelis Rakyat Papua lembaga resmi yang di dalamnya ada perwakilan tiap suku serta adat Papua. (rid/dim/ipg)