DPR Akan Revisi Aturan Penyetaraan Pendidikan untuk Cegah Polemik Ijazah Gibran Berulang

Lalu Hadrian Irfani Wakil Ketua Komisi X DPR menayatakan, pihaknya akan merevisi aturan penyetaraan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) untuk mencegah polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka terulang.

“Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” katanya dilansir dari Antara, Jumat (13/11/2026).

Lalu menyebut, polemik ijazah Gibran menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Komisi X DPR. Sehingga menurutnya, perlu regulasi yang jelas agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda. Seperti yang terjadi kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap surat keterangan itu,” ujarnya.

Ia menegaskan, kejelasan regulasi penting karena tidak sedikit warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Oleh karena itu, ketentuan penyetaraan diperlukan agar proses pengakuan pendidikan memiliki dasar hukum yang jelas.