Airlangga Pribadi Pakar Ilmu Politik Unair mengatakan, pemahaman Pancasila sebagai falsafah bernegara (philosofische grondslag) seringkali tidak muncul dalam berbagai diskusi publik. Hal ini yang menjadikan sosialisasi tentang Pancasila masih kental nuansa pendisiplinan negara terhadap rakyat.
“Falsafah itu tidak muncul di dalam diskusi publik. Tapi yang mengemuka Pancasila sebagai kontrol terhadap kehidupan masyarakat. Itu pemahaman yang salah kaprah, itu sudah berlangsung 32 tahun di era Orde Baru yang lalu,” ujar Airlangga, Sabtu (17/8/2019).
Menurut Airlangga, tantangan Republik Indonesia di usia ke-74 hari ini, di antaranya menjadikan kesadaran berbangsa melalui peresapan nilai-nilai pancasila. Bukan karena paksaan yang mengedepankan formalisme.
“Sekat-sekat antar perbedaan kelompok selayaknya dibuka dengan nilai-nilai dalam dasar negara kita yang memberikan ruang sangat luas. Bila memang kelompok yang berbeda itu mau melakukan dialog dan musyawarah dan sadar bagian dari warga negara, maka akan muncul perdamainan saling gotong-royong,” katanya.
Airlangga mengatakan, Pancasila tampil digali oleh pendiri republik yang menempatkan Pancasila sebagai falsafah bernegara. Pancasila menuntun kita membangun dan mengelola negara yang diproklamirkan pada 17 Agustus 45 berdasarkan prinsip yang disepakati bersama yang disebut 5 sila itu.
“Pancasila sebetulnya adalah navigasi, blue print, prinsip bernegara yang dijalankan untuk mewujudkan negara yang menghormati hak asasi manusia dengan nilai religiusitas, negara yang menekankan nasionalisme inklusif, negara yang mengededepankan proses demokrasi dan dialog, dan negara yang memiliki tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi warganya. Artinya harus dibereskan dulu tata kelola negaranya, sebelum Pancasila disosialisasikan ke masyarakat,” katannya. (bid/tin/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
