Joko Widodo Presiden berulang kali mengatakan dalam berbagai kesempatan, infrastruktur merupakan modal utama bagi Indonesia untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang.
Tapi, Presiden rupanya punya sejumlah alasan lain terkait program utama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 2014-2019 tersebut.
“Infrastruktur artinya banyak sekali. Dengan infrastruktur, Indonesia memiliki pondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain,” ujarnya dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).
Presiden melanjutkan, sekarang Indonesia masih berupaya untuk terus meningkatkan daya saingnya.
“Kita masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain dalam Indeks Daya Saing. Kita ingin berada pada posisi di depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi bilang, infrastruktur bukan semata melakukan pembangunan sarana seperti jalan tol, pelabuhan, atau bandara. Tetapi juga menciptakan lapangan kerja.
“Infrastruktur itu, yang pertama, cipta lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja,” imbuhnya.
Dalam proses pembangunan, lanjut Presiden, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan.
Dengan begitu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata di penjuru Nusantara otomatis membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” Presiden melanjutkan.
Pembangunan infrastruktur, utamanya di daerah, akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau suatu wilayah. Kemudahan akses itu nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi.
“Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik,” timpal Presiden.
Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas kurang lebih 17 ribu pulau, merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam hal konektivitas.
Pembangunan infrastruktur yang berupaya menghubungkan wilayah-wilayah Indonesia, menjadikan jaringan logistik di Indonesia bertahap semakin baik.
“Ini juga memfasilitasi produksi sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan lima tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, hingga industri kecil,” tuturnya.
Lalu alasan yang keempat, Presiden mengartikan infrastruktur sebagai sebuah pelayanan publik yang wajib disediakan pemerintah untuk masyarakat.
“Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga yang sebelumnya harus jalan kaki butuh waktu 4 hari 4 malam, dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai,” kata Presiden.
Selain itu, membangun infrastruktur berarti membangun peradaban. Menurut Jokowi, banyak budaya baru yang coba dikenalkan dengan adanya suatu infrastruktur baru di suatu wilayah.
“Orang sering lupa, kita ini membangun peradaban. Budaya antre, budaya disiplin, dan itu terlihat misalnya kita membangun MRT. Kelihatan di situ orang mulai ada budaya antre dan budaya disiplin untuk masuk secara berurutan,” katanya.
Terakhir, Jokowi menegaskan membangun infrastruktur berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Selama ini, pembangunan infrastruktur terpusat hanya di Pulau Jawa sehingga terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur antara pulau-pulau lain di Indonesia.
Dengan pembangunan yang dilakukan secara merata pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, pemerintah ingin menerapkan Sila Kelima Pancasila.
“Bukan cuma Jakarta yang dibangun, bukan cuma Pulau Jawa yang dibangun, tapi juga seluruh provinsi yang ada di negara ini harus disentuh dengan kehadiran infrastruktur,” tandasnya. (rid/tin)
NOW ON AIR SSFM 100
