Rabu, 6 Juli 2022

Plt Kepala Dindik Jatim: Kami Sudah Berupaya Lakukan Program yang Berpihak Rakyat

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
Ilustrasi. Desain grafis: suarasurabaya.net

Batalnya lelang ulang pengadaan kain seragam gratis untuk siswa SMA/SMK tahun ajaran 2019-2020 se-Jawa Timur, menurut Hudiyono, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dindik Jatim, bukan wewenangnya.

Pengadaan kain seragam itu, menurutnya adalah bagian dari program unggulan pemerintah provinsi Jawa Timur yang berpihak kepada rakyat, yakni program Pendidikan Gratis Berkualitas (Tis Tas).

Melalui program ini, ujarnya, Pemprov berupaya mengurangi beban pembelanjaan biaya personal pendidikan, terutama seragam sekolah. Pemprov juga sudah menganggarkan biayanya.

“Lalu kami ajukan proses lelang. Saya kira, proses lelang ini ada sistem tersendiri yang harus diikuti. Karena ini undang-undang. Kalau kami langgar, kami kena masalah,” ujarnya, Senin (7/10/2019).

Meskipun, pada akhirnya lelang itu sempat gagal. Dispendik Jatim pun sudah mengajukan lelang ulang. Namun, upaya lelang ulang dengan metode tender cepat tetap saja batal.

“Prinsipnya, sesuai rencana kerja Pemprov Jatim, kami tetap upayakan agar kain itu bisa diadakan tahun ini. Makanya kami mengajukan lelang ulang pengadaan seragam ini,” katanya, Senin (7/10/2019).

Pria yang juga Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Pemprov Jatim itu mengakui, dia sadar kesulitan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemprov Jatim yang membidangi lelang.

UKPBJ, yang juga terikat aturan, ingin menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena itu unit itu berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hasilnya, LKPP tetap tidak menyarankan Pemprov Jatim lelang ulang karena sejumlah alasan. Salah satunya, karena lelang ulang itu akan membutuhkan kompleksitas pekerjaan sangat tinggi.

“Ya itu bukan ranah kami. Kami berusaha untuk tetap bisa mengupayakan itu dilaksanakan. Tetapi kalau aturan menyatakan itu tidak boleh, ya, kami ikuti. Kan, begitu,” kata Hudiyono.

UKPBJ Jatim memastikan, anggaran pengadaan seragam SMA/SMK senilai Rp130,84 miliar otomatis menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Jatim 2019.

Lelang seragam gratis ini bisa kembali dilakukan untuk tahun anggaran 2020 mendatang. Bahkan, sebenarnya, UKPBJ sudah akan membuka lelang pengadaan TA 2020 pada November mendatang.

Pertanyaannya, apakah Dispendik Jatim akan kembali menganggarkan seragam gratis untuk SMA/SMK tahun ajaran ini dan dilelang bersamaan dengan kain seragam gratis untuk siswa SMA/SMK tahun ajaran 2020-2021?

Hudiyono mengatakan, itu juga bukan ranah Dispendik Jatim. Persoalannya, kata dia, itu lebih pada alokasi finansial. Dia perlu membicarakan ini dengan Organsiasi Perangkat Daerah terkait lainnya.

“Harus kami komunikasikan dulu dengan OPD lainnya,” katanya.(den/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Rabu, 6 Juli 2022
28o
Kurs