Seknas: Jokowi Tak Perlu Libatkan KPK Susun Kabinet

Dedy Mawardi Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi menilai Joko Widodo Presiden tidak perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika memilih para menteri jajaran Kabinet Kerja Jilid II.

“Justru dengan tidak melibatkan KPK dalam menyusun kabinet, Jokowi telah menjaga independensi lembaga antirasuah tersebut,” kata Dedy dilansir Antara, Selasa (15/10/2019).

Pendapat Dedy ini berseberangan dengan Ubaidillah Badrun pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta yang sebelumnya meminta Jokowi untuk melibatkan kembali KPK dalam menyeleksi menteri seperti pada tahun 2014.

Menurut Dedy, pendapat Ubaidillah itu justru terkesan menjerumuskan KPK.

“Jangan berpendapat seolah-olah ingin perkuat KPK tetapi sesungguhnya bisa sebaliknya. KPK bisa diisukan menjadi alat politik kekuasaan nantinya,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pendapat yang mengarahkan KPK harus dilibatkan dalam politik kekuasaan berbahaya bagi independensi KPK.

“Sikap Jokowi Presiden tidak melibatkan KPK justru yang on the track. Karena Jokowi ingin menjaga independensi KPK itu,” katanya.

Oleh karena itu, Dedy menganggap KPK melalui Laode M. Syarif Wakil Ketua KPK memahami bahwa memilih menteri adalah hak prerogatif Presiden.

“Sikap Laode M. Syarif Wakil Ketua KPK itu sejalan dengan sikap Presiden Jokowi, yakni ingin sama-sama menjaga independen KPK,” tegasnya. (ant/ang/ipg)