Jumat, 22 Oktober 2021

Delapan Skema Bantuan dari Pemerintah untuk Warga Terdampak Covid-19

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim memberikan keterangan kepada pers setelah pertemuan itu didampingi Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya dan Nur Ahmad Syaifuddin Plt Bupati Sidoarjo di gedung Grahadi, Minggu (19/4/2020). Foto: Humas Pemkot Surabaya

Selama masa pandemi Covid-19 ini, Pemprov Jatim memastikan sudah ada delapan skema bantuan dari pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19. Baik dari pusat, provinsi, juga kabupaten/kota.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur yang menyebutkan delapan skema bantuan itu, meski tidak secara detail. Skema bantuan pertama adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Tidak semua masyarakat terdampak mendapatkan skema ini. Hanya mereka yang memang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan mendapatkan bantuan ini.

Sama halnya dengan skema kedua, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan sebesar Rp200 ribu selama sembilan bulan ini diberikan kepada masyarakat yang memang sudah terdaftar di DTKS.

“Lalu ada Kartu Sembako. Ini berlaku mulai April sampai Desember. Sudah terdata 1.042.056 orang, sebagai tambahan BPNT. Kemudian ada bantuan tunai dari Kementerian Sosial. Kira-kira kita dapat 1.006.000 orang,” ujarnya, Minggu (19/4/2020).

Skema bantuan langsung tunai (BLT) dari Kemensos itu, menurut Khofifah, kewenangan untuk penyaluran skema ini sepenuhnya ada dalam keputusan bupati/wali kota masing-masing.

Skema bantuan kelima adalah BLT yang dialokasikan dari dana desa. Khofifah tidak menyebutkan bagaimana distribusinya, tapi selama ini distribusi dana desa dilakukan atas keputusan kepala desa.

“Lalu prakerja. Setiap minggunya bisa bertambah. Masing-masing kabupaten/kota bisa menginformasi masyarakatnya yang mendaftar prakerja. Disnaker sudah banyak mendaftarkan,” ujar Khofifah.

Khofifah mengklaim, Disnakertrans Jatim telah banyak mendaftarkan para pekerja yang terdampak PHK dan mereka yang dirumahkan. Disnakertrans Jatim mendaftarkan atas persetujuan pekerja.

Pemprov Jatim pun menyiapkan intervensi untuk masyarakat terdampak Covid-19. Beberapa waktu lalu Khofifah sudah menyebutkan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk jaring pengaman sosial.

Pemprov Jatim mengalokasikan Rp995,04 miliar untuk jaring pengaman sosial (social safety net) dan Rp454,26 miliar untuk memulihkan perputaran ekonomi pascabencana Covid-19 di Jawa Timur.

Total kedua anggaran berkaitan mitigasi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 ini sebesar Rp1,44 triliun atau 60 persen dari total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp2,384 triliun.

“Pemprov akan membagikan secara proporsional jumlah terdampak. Bukan proporsional jumlah penduduk miskin. InsyaAllah kalau besok SPM (Surat Perintah Membayar)-nya cair maka sudah bisa ditransfer ke bupati/wali kota,” ujarnya.

Sama seperti penyaluran BLT dari Kemensos, Pemprov menyerahkan pendistribusian bantuan dari Pemprov ini kepada bupati/wali kota dengan asumsi setiap pemkab/pemkot sudah menyisir warganya yang terdampak.

“Yang menentukan peruntukannya bupati/wali kota. Karena mungkin bupati/wali kota sudah menyisir. Nah, kalau ada yang belum tersentuh, ya, bisa menggunakan bansos dari Pemprov,” ujarnya.

Skema terakhir adalah adalah bansos dari kabupaten/kota. Khofifah memastikan, untuk tiga daerah yang akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, ketiganya sudah menyiapkan bansos ini.

“Karena memang kebutuhan untuk refokusing kegiatan dan relokasi angggaran payung hukumnya sudah berlapis-lapis. Ada inpres 4/2020 yang mengatur refokusing dan relokasi anggaran,” ujarnya.

Khofifah bilang, ada satu lagi skema yang akan dilakukan Pemprov untuk memberikan dukungan kepada warga terdampak yang tidak bet-KTP Jawa Timur atau warga pendatang.

“Mereka bisa mengakses melalui radar bansos. Mereka bisa mendaftar. Nanti ada item-itemnya,” kata Khofifah.

Khofifah menjelaskan, radar bansos ini adalah upaya Pemprov Jatim untuk tetap mendampingi warga luar Jatim secara virtual. Karena menurutnya, penyisiran warga di tengah pandemi tidak mungkin dilakukan.

“Maka kami siapkan secara virtual. Ini sebagai bagian supaya setiap orang yang terdampak bisa tetap mendapat bantuan. Semua provinsi melakukan ini. Warga Jatim di Jawa Barat juga disisir oleh Pemprov Jabar, begitu sebaliknya,” ujarnya.

Berikut ini delapan skema bantuan pemerintah untuk warga terdampak Covid-19. Plus skema untuk warga pendatang.

1. Program Harapan Keluarga (PKH)
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
3. Kartu Sembako
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos
5. BLT dari Dana Desa
6. Program Prakerja
7. Bansos dari Pemprov Jatim
8. Bansos dari Pemkab/Pemkot
9. Radar Bansos untuk warga pendatang. (den/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Truk Muat BBM Terbakar di Tol Pandaan

Truk Terguling di Lawang Malang

Truk Terguling Menimpa Taksi di Medaeng

Surabaya
Jumat, 22 Oktober 2021
34o
Kurs