Ketua F-PKS: Pemerintah Wajib Menjamin Kebutuhan Buruh yang Terdampak Covid-19

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI menegaskan, buruh adalah penggerak ekonomi bangsa. Maka dari itu, sudah seharusnya semua pihak menghormati dan berpihak pada kesejahteraan buruh.

Hari ini, Jumat (1/5/2020), bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Sedunia, Jazuli menyampaikan keprihatinannya karena banyak buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

“PKS dan Fraksi PKS seluruh Indonesia semaksimal mungkin turut membantu langsung kebutuhan rakyat melalui tebar paket kebutuhan pokok sejak awal pandemi ini terjadi. Kami terus mengajak seluruh elemen bangsa untuk saling membantu,” ujarnya melalui pesan elektronik yang diterima redaksi suarasurabaya.net, Jumat (1/5/2020).

Legislator dapil Banten itu meminta Pemerintah menjamin kebutuhan para buruh yang terkena dampak Covid-19 dengan program jaring pengaman sosial di masa pandemi yang telah diluncurkan, serta memastikan pemerataannya.

Fraksi PKS DPR, lanjut Jazuli, berkomitmen melindungi hak-hak buruh serta memajukan kesejahteraan buruh melalui regulasi yang semakin berkeadilan dan berpihak pada buruh.

Ketika muncul Omnibus Law Cipta Kerja yang pasal-pasalnya merugikan kepentingan buruh, Fraksi PKS yang pertama menerima dan menyuarakan aspirasi buruh dan dengan tegas menolak pasal-pasal tersebut.

“Kami punya tanggung jawab konstitusional menjaga hubungan industrial yang berkeadilan dan mensejahterakan buruh, karena ekonomi kita sejatinya bukan ekonomi kapitalistik. Pancasila dan UUD 1945 memerintahkan kita untuk untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial,” kata Jazuli.

Lebih lanjut, anggota Komisi I DPR itu mengajak semua pihak, eksekutif mau pun legislatif untuk kembali kepada esensi tersebut dalam setiap pembahasan tentang ketenagakerjaan seperti draf Omnibus Law yang ditolak luas elemen buruh.

“Jangan tempatkan buruh dan tenaga kerja kita dalam relasi industrial yang kapitalistik, pasar bebas, atas nama investasi dan pencapaian ekonomi karena hal itu menjauhi semangat perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” pungkasnya.(rid/tin/rst)