Minggu, 29 November 2020

Wacana Tatap Muka, Dewan Pendidikan Jatim Sebut Mendikbud Tidak Konsisten

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
Prof Akhmad Muzakki Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur. Foto: aarita.com

Akhmad Muzakki Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur merespons wacana pembelajaran tatap muka (PTM) dari Nadiem Anwar Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurutnya, kebijakan itu tidak konsisten. Terutama karena Mendikbud menyerahkan kewenangan pembukaan sekolah kepada masing-masing pemerintah daerah.

“Ini yang enggak konsisten. Persoalan strategis justru diserahkan ke daerah. Nanti kalau ada apa-apa daerah yang kena,” katanya, Senin (10/8/2020).

Muzakki bilang, seharusnya Mendikbud hati-hati mengambil kebijakan dan lebih konsisten. Tidak lantas sepenuhnya menyerahkan pada Pemda dengan indikator yang sangat longgar.

“Saya melihat itu. Agar konsisten. Karena sebelumnya kewenangan diserahkan ke pusat melalui SKB 4 menteri. Sekarang beda lagi, Pemda boleh membuka sekolah di zona kuning. Kasihan Pemda jika menanggung beban seperti ini,” katanya.

Jika pemerintah sudah memutuskan itu, dia mengatakan, tidak ada cara lain untuk menyiapkan kelengkapan dalam menjamin protokol kesehatan yang harus dilakukan.

“Jangan lupa, Pemda penting untuk melakukan sinergi dengan orang tua. Karena Inti dari semuanya, kalau di level orang tua, (disiplin) anak longgar anak juga remeh,” katanya.

Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) ini juga mempertanyakan, faktor pembukaan sekolah. Dia melihat ada dua kepentingan.

Pembelajaran tatap muka karena pertama adanya faktor ekonomi, kedua karena adanya faktor eko-sosial.

“Dua pertimbangan itu jangan sampai menurunkan disiplin menjaga kesehatan. Penting juga melihat hasil survei data BPS dampak sosial ekonomi Covid-19. Semakin muda usia, semakin longgar disiplin kesehatannya. Khawatirnya, ke depan akan muncul potensi penularan baru di sekolah,” katanya.

Dia pun berpendapat, kebijakan itu harus seimbang dengan tetap memperhatikan jaminan kesehatan siswa dan guru. Sebab, menurutnya, budaya disiplin kesehatan masyarakat masih terbilang rendah.

“Apalagi status darurat PBB tidak ada. Jadi masyarakat menganggapnya kita sudah baik-baik saja. Padahal belum,” pungkasnya.(den/iss/ipg)

Berita Terkait
Potret NetterSelengkapnya

Hujan Deras di Balonggebang Nganjuk

Kemacetan di Perak Barat

Kecelakaan di Simpang Empat Mertex Mojokerto

Surabaya
Minggu, 29 November 2020
26o
Kurs