Kemenkes Mengandalkan TNI-Polri untuk Optimalkan Kebijakan PPKM Mikro

Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan mengakui implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih belum optimal menekan kasus Covid-19.

Menurut Budi, ada berbagai masalah di lapangan yang mengakibatkan kebijakan itu tidak berjalan sesuai harapan, seperti masih tingginya mobilitas masyarakat, dan rendahnya kedisplinan protokol kesehatan.

Menkes mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang tidak mau memakai masker waktu beraktivitas di luar rumah.

“Benar memang ada masalah eksekusi, tindakan, implementasi di lapangan. Artinya, memang eksekusinya yang harus kita perketat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Untuk mengatasi persoalan kedisiplinan protokol kesehatan dan mobilitas masyarakat, Kementerian Kesehatan mengandalkan peran TNI dan Polri.

Dalam kerangka PPKM Mikro, Personel TNI dan Polri berperan mengawasi masyarakat sampai tingkat desa/kelurahan, serta ikut melakukan pengetesan, dan pelacakan.

Aparat kepolisian juga bisa melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah yang sudah memberlakukan pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu pun mengajak masyarakat berpartisipasi menyetop ko pandemi dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Perlu dipahami, masalah yang timbul akibat pandemi ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.

Seperti diketahui, Joko Widodo Presiden memutuskan tetap menerapkan PPKM Mikro di tengah lonjakan kasus infeksi Virus Corona, yang terjadi beberapa pekan terakhir.

Presiden yakin, PPKM Mikro yang diterapkan dengan baik serta diikuti kedisiplinan masyarakat, bisa menekan lonjakan kasus Covid-19, tanpa mematikan perekonomian rakyat.

Tapi, Jokowi melihat penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang ketat, sejauh ini belum merata. Sehingga, lonjakan kasus tidak terbendung.(rid/dfn/ipg)