Kamis, 2 Februari 2023

Komisi III DPR: Polisi Harus Sinergi Beri Konseling Korban Pemerkosaan

Laporan oleh Agustina Suminar
Bagikan
Ahmad Sahroni Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Foto: Antara

Ahmad Sahroni Wakil Ketua Komisi III DPR RI meminta kepolisian bersama instansi terkait bersinergi memberikan konseling terhadap para korban pemerkosaan yang terjadi di sebuah pondok pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat.

“Kepolisian harus bekerja sama dengan institusi terkait untuk memberikan konseling dan pendampingan para korban. Hal ini sangat penting agar para korban bisa memulihkan traumanya,” kata Sahroni mengutip dari Antara, Jumat (10/12/2021).

Hal itu dia sampaikan untuk merespons dugaan tindak pemerkosaan yang dilakukan HW terhadap 12 orang santriwati di pesantren miliknya yang dilakukan sejak tahun 2016-2021.

Sahroni geram dengan kejadian itu, sehingga pelaku harus dihukum seberat-beratnya dan para korban diberikan konseling yang dibutuhkan.

“Ini kejahatan luar biasa yang tidak masuk akal sehat kita, pelaku biadab ini harus dihukum seberat-beratnya atas apa yang dia lakukan. Di sisi lain, saya ingin menyoroti pentingnya layanan konseling bagi korban, mengingat para korban masih di bawah umur,” ujarnya.

Sahroni meminta polisi tidak hanya melindungi para korban, namun juga memberi layanan konseling apa pun yang dibutuhkan para korban agar traumanya bisa pulih.

Selain itu, Sahroni menyambut baik RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang akhirnya akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi usulan inisiatif DPR RI.

Menurutnya, ketika sudah disahkan menjadi UU, maka para institusi penegak hukum harus segera aktif menyosialisasikan dan membuat aturan turunan yang disesuaikan dengan lembaganya masing-masing.

“Kami sudah dengar draf RUU TPKS sudah disetujui delapan fraksi, dan akan segera dibawa ke paripurna. Ini perkembangan yang sangat baik, namun kita tidak bisa berhenti sampai disahkan,” katanya.

Dia mengaku akan meminta kepolisian untuk segera menyosialisasikan aturan tersebut hingga ke bawah dan membuat aturan-aturan turunan jika diperlukan agar praktik di lapangan benar-benar mampu memberantas kekerasan seksual di masyarakat.(ant/wld/den)

Berita Terkait