Presiden Lantik Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi
Rabu, 27 Januari 2021 | 11:41 WIB
Heru Tjahjono Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur melantik 92 pejabat Pemprov Jatim di Ruang Hayam Wuruk Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Selasa (9/2/2021).
Pejabat itu antara lain Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas. Pelantikan ini karena adanya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di Pemprov Jatim.
Dasar pelantikan itu adalah Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 821.2/943/204/2021 tertanggal 9 Februari 2021.
Heru menjelaskan, pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas hari ini, adalah tindak lanjut perubahan nomenklatur susunan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini hanya perubahan nomenklatur/SOTK. Karena ada perubahan nomenklatur harus segera dilantik agar segala sesuatunya bisa dijalankan seperti honor, perencanaan, dan lainnya,” kata Heru.
Biro yang berubah nomenklatur di antaranya Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Lalu Biro Pengadaan Barang/Jasa menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
Selain itu, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Biro Humas dan Protokol menjadi Biro Administrasi Pimpinan.
Menurut Heru, perubahan struktur organisasi itu diharapkan dapat lebih menajamkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Pemprov Jatim. Sehingga tujuan organisasi yang tercermin dalam capaian kinerja organisasi bisa dijalankan lebih baik.
“Dan sebagai organisasi yang dinamis serta responsif, Pemprov Jatim akan senantiasa membangun organisasi dengan berbagai penyempurnaan, baik dari sisi struktur organisasi, tugas dan fungsi, maupun pejabat yang akan mengisi jabatan,” katanya.
Setelah pelantikan Heru meminta seluruh pejabat membangun sinergitas guna mewujudkan program Nawa Bhakti Satya dengan prinsip kerja Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, dan Responsif (CETTAR).
Terkait OPD yang masih kosong, Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim itu menegaskan, pengisian jabatan masih menunggu keputusan Khofifah Gubernur Jatim.(den/dfn/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
