PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Tanggapan Pemkot Surabaya

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Pulau Jawa dan Bali diperpanjang, mulai 26 Januari sampai 8 Februari 2021.

Menanggapi itu, Whisnu Sakti Buana Plt Wali Kota Surabaya mengatakan pihaknya belum menerima surat resmi instruksi Mendagri terkait perpanjangan PPKM tersebut. Sehingga untuk detail perpanjangan PPKM itu, pihaknya masih menunggu.

“Saya dapat kabar ini (PPKM, red) dari media sosial kalau diperpanjang. Tapi resminya masih belum kita terima. Ini kami juga masih belum tahu apakah aturannya akan sama atau ada tambahan,” kata Whisnu saat mengudara di Radio Suara Surabaya, Kamis (21/1/2021).

Namun demikian, lanjut Whisnu, PPKM di Surabaya sudah berjalan efektif dan tidak ada masalah yang serius. Bahkan hasil evaluasi dalam sepekan terakhir, tingkat kepatuhan protokol kesehatan masyarakat sudah mencapai 85 persen.

Menurutnya, masyarakat sudah terbiasa menjalankan protokol kesehatan sebelum ada aturan PPKM dan Perwali 67. Sehingga, kata dia, tidak terlalu signifikan perubahannya saat sebelum dan sesudah dilakukan PPKM.

“Kalau di Surabaya tidak ada problem yang serius untuk pelaksanaan PPKM. Sebetulnya PPKM sudah berjalan efektif dan masyarakat sudha mulai menjalankan itu (protokol kesehatan, red) sebelum ada aturan PPKM, Perwali dan perubahan aturan lainnya. Jadi secara umum tidak terlalu signifikan perubahannya,” ujarnya.

Kendati demikian, ada beberapa hal yang menurutnya perlu dilakukan untuk memasifkan PPKM di Surabaya. Pemkot Surabaya akan kembali menutup jalan tengah kota di tiap akhir pekan.

Jalan Darmo dan Tunjungan akan ditutup sebagai kawasan physical distancing, pada Jumat (22/1/2021) dan Sabtu (23/1/2021) mulai pukul 20.00 WIB – 08.00 WIB.

“Evaluasinya masih ramai untuk di tengah kota Surabaya. Masih ada anak-anak muda yang nongkrong. Sehingga nanti kebijakan baru tiap akhir pekan, Jumat malam, jalur utama yaitu Jalan Darmo dan Tunjungan akan ditutup mulai pukul 20.00 WIB, seperti malam tahun baru kemarin. Supaya tidak ada lagi yang nongkrong,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memperkuat kampung tangguh yang menurutnya memiliki peran penting. Dia juga berencana akan memberikan bantuan kepada masyarakat menengah ke bawah yang ekonominya terdampak akibat PPKM.

Bantuan itu berupa non tunai seperti pemberian sembako dan pembukaan dapur umum. Agar warga yang terdampak itu tetap bisa makan.

“Akan kami data (warga yang terdampak ekonominya). Ini skemanya disiapkan. Kampung tangguh digalakkan lagi, untuk buka dapur umum. Sehingga mereka yang terdampak bisa tetap makan. Karena ini kan menyangkut menjaga imun kita. Jadi lebih kepada bantuan non tunai. Kalau tunai, kami agak kesulitan memonitornya untuk digunakan apa bantuan itu.” jelasnya. (ang/lim)