Ketua PWNU Jatim Gratiskan Mondok dan Sekolah bagi Anak Awak KRI Nanggala-402
Senin, 26 April 2021 | 20:37 WIB
PWNU Jatim melalui lembaga Bahtsul Masail mengeluarkan pendapatnya terkait ibadah di masa pandemi, baik Salat Idulfitri mau pun halalbihalal.
“Sepenting apapun ibadah yang dilakukan, tetap harus memperhatikan aspek keselamatan jiwa,” kata KH. Marzuki Mustamar Ketua PWNU Jatim pada Radio Suara Surabaya, Minggu (9/5/2021).
Termasuk dengan Salat Id, harus memperhatikan situasi di wilayah terkait.
Ia mengungkapkan untuk zona merah dengan potensi penularan Covid-19 yang cepat dan makan banyak korban, PWNU melarang kegiatan ramai-ramai yang bisa mendatangkan potensi kerumunan massa.
“Tidak hanya salat Idulfitri, pengajian, mantenan, pelayanan, mantenan,” tambahnya.
Sedangkan zona oranye harus berkoordinasi dengan satgas. Menurutnya, perlu memastikan kondisi aman, masyarakat dipastikan sehat, jumlah perlu dibatasi, masyarakat menggunakan masker, berada di ruangan terbuka, tidak bersalaman, khutbah tidak lama-lama, membaca surat pendek, serta protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat.
“Pokoknya tetap ikhtiar supaya syariat jalan dan tetap aman,” ujarnya.
Zona kuning juga tidak berbeda dengan zona oranye, masyarakat boleh melaksanakan salat berjamaah dengan tetap berkoordinasi dengan satgas, dan patuh pada protokol kesehatan.
“Acara juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, jangan untuk kepentingan akhirat mengabaikan keselamatan. Tapi sebaliknya jangan karena kesehatan dan kekhawatiran berlebihan mengalahkan kewajiban ibadah,” tambahnya.
Untuk wilayah zona hijau, disilahkan melaksanakan salat Idulfitri dengan membatasi jamaah.
Baginya, tidak ada alasan untuk tidak salat Id berjamaah, segala pihak harus terus berkoordinasi agar tidak ada kesalahpahaman mau pun fitnah.
Sedangkan mengenai kegiatan halalbihalal yang menjadi taradisi muslim ketika Lebaran, menurutnya, sama seperti Salat Id, perlu mempertimbangkan kondisi wilayah seperti apa dan orang-orang harus dipastikan sehat.
Ia juga berpesan agar seluruh lapisan masyarakat tidak mengada-ada atau membuat informasi palsu yang bisa menyesatkan, memunculkan kesalahpahaman, dan mengurangi kepercayaan masyarakat dengan pihak terkait.(frh/dfn)
