Sekjen PBB Kecam Serangan ke Gereja Akibatkan 50 Korban Jiwa di Nigeria
Selasa, 7 Juni 2022 | 15:27 WIB
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), memberi intruksi bahwa operasi pengiriman bantuan kepada empat juta orang di Suriah dari Turki yang tidak dapat dilanjutkan.
Seperti dilansir dari Antara, Senin (11/7/2022), hal tersebut terjadi karena para diplomat belum bisa mencapai kesepakatan dalam pemungutan suara pada Minggu (10/7/2022), akibat Rusia yang bersitegang dengan Amerika Serikat (AS) atas kelanjutan operasi besar-besaran tersebut.
Para Diplomat menyebut jika Irlandia dan Norwegia terus mencari kompromi atas permasalahan tersebut. Namun, pemungutan suara tetap tidak bisa dilakukan, sehingga operasi bantuan itu akan ditutup. Sejatinya, mandat penyaluran bantuan itu telah habis masa berlakunya pada 2020, tetapi dapat diperbarui sehari kemudian atas upaya lima anggota tetap DK PBB.
“Bantuan tersebut mencakup makanan, obat-obatan dan tempat tinggal dan jika tidak dilanjutkan, orang-orang akan mati,” ujar Martin Griffiths Kepala bantuan PBB pada salah satu stasiun TV di Kanada.
Sementara pada Jumat (8/7/2022) lalu, Rusia menolak untuk melakukan perpanjangan satu tahun, dengan mengusulkan pembaruan enam bulan saja. Namun, usulan tersebut juga gagal disepakati anggota DK PBB.
Jika usulan tersebut diterima, maka 15 anggota DK PBB diharuskan untuk mengadopsi resolusi baru pada bulan Januari, untuk memperpanjang operasi tersebut selama enam bulan berikutnya. AS, Inggris dan Prancis menyebut jika waktu enam bulan tidak cukup bagi kelompok bantuan, untuk melakukan perencanaan dan operasi secara efektif.
“Tanpa operasi PBB, 70 persen kebutuhan pangan di Suriah tak akan terpenuhi,” ujar Linda Thomas-Greenfield Duta Besar AS untuk PBB.
Menanggapi pernyataan tersebut, Dmitry Polyanskiy Duta Besar Rusia untuk PBB menjelaskan jika negaranya tidak bermaksud menghentikan operasi PBB tersebut, tetapi hanya ingin membuatnya lebih efisien dan transparan. Selain itu, Rusia juga berpendapat, jika operasi bantuan PBB sejatinya melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Suriah.
“Makin banyak bantuan yang harus dikirim dari dalam negeri, makin meningkatkan kekhawatiran kelompok oposisi disana, bahwa makanan dan bantuan lainnya akan dikendalikan pemerintah,” jelas Polyanskiy. (ant/des/bil/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
