KBRI Khartoum Salurkan Bantuan Bagi WNI Terdampak Konflik Sudan

KBRI Khartoum pada Selasa (18/4/2023) mendistribusikan bantuan logistik kepada sejumlah WNI yang terdampak pertempuran di Sudan.

“Bantuan diberikan kepada sekitar 200 WNI terdampak perang yang mayoritas berstatus mahasiswa dan pekerja migran,” kata Judha Nugraha Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Rabu (19/4/2023).

Melansir Antara, dalam menyalurkan bantuan, staf KBRI bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Sudan dan Ikatan Mahasiswa Indonesia (IMI) menelusuri beberapa wilayah di Arkaweet dan Makmurat yang berjarak 500 meter dari zona konflik bersenjata.

Sebelumnya, KBRI juga telah mendistribusikan sembako kepada WNI, termasuk kepada 76 mahasiswa yang ditampung di Auditorium Internasional University of Africa.

Bantuan logistik terbaru yang diberikan KBRI kali ini berupa mi instan, roti, beras, telur, teh, kopi, dan air mineral.

“Pasokan pangan tersebut didapatkan KBRI di tengah kelangkaan suplai logistik akibat tersendatnya distribusi barang masuk dan banyaknya toko yang tutup,” ujar Judha.

Pada 16 April, KBRI juga telah melakukan silaturahim secara virtual dengan WNI yang berdomisili di Khartoum dan sekitarnya untuk menyampaikan langkah dan imbauan KBRI pada masa genting di Sudan.

Tercatat sebanyak 1.209 WNI berada di Sudan, yang mayoritas berdomisili di wilayah Khartoum, sebagian di Wad Madani, serta Port Sudan.

Pertempuran berkecamuk sejak Sabtu (15/4/2023) antara tentara nasional Sudan dan paramiliter bernama Pasukan Pendukung Cepat (RSF) di Khartoum dan wilayah sekitarnya.

Menurut data yang dihimpun PBB, lebih dari 180 orang meninggal dunia dan 1.800 lainnya terluka dalam kekerasan yang sedang berlangsung.

Ketidaksepakatan antara dua rival militer mengenai reformasi militer dan keamanan, yang melibatkan partisipasi penuh RSF di ketentaraan, telah berubah menjadi konflik panas dalam beberapa bulan terakhir.

Sengketa antara kedua belah pihak muncul ke permukaan sejak minggu lalu, ketika tentara mengatakan gerakan yang dilakukan RSF baru-baru ini dicap ilegal.

Pada Selasa (18/4/2023), tentara Sudan menyetujui gencatan senjata sementara dengan RSF.

“Angkatan Bersenjata Sudan akan mematuhi gencatan senjata selama 24 jam mulai pukul 6 sore waktu setempat (1600 GMT), sebagai tanggapan atas seruan dari komunitas internasional,” kata Jenderal Abdel Fattah al-Burhan Panglima Militer.

Pada Selasa pagi, Mohamed Hamdan Dagalo komandan RSF mengatakan bahwa dia menyetujui gencatan senjata selama 24 jam setelah berbicara dengan Antony Blinken Menteri Luar Negeri AS.

“RSF menegaskan kembali persetujuannya atas gencatan senjata 24 jam untuk memastikan perjalanan yang aman bagi warga sipil dan evakuasi korban yang terluka,” ujar dia.

Menurut pernyataan Departemen Luar Negeri AS, Blinken melakukan panggilan telepon terpisah dengan al-Burhan dan Dagalo.

Blinken menggarisbawahi urgensi mencapai gencatan senjata untuk mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan untuk memungkinkan kehadiran komunitas internasional di Ibu Kota Khartoum, di tengah konflik tersebut. (ant/ihz/rst)