Khofifah Minta Pejabat Eselon II yang Baru Dilantik Segera Jalankan Program Kerja Anggaran 2023

Khofifah Indar Parawansa Gubenur Jawa Timur meminta kepada lima pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang baru dilanti hari ini, Jumat (29/9/2023) supaya segera menjalankan program kerja sisa anggaran 2023.

Pengangkatan jabatan tinggi pratama yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.3.3/4902/204/2023 tanggal 27 September 2023.

Kelima pejabat Eselon II yang dilantik yakni Asep Kusdinar sebagai Kepala Bakorwil Malang, Tri Wahyu Liswati sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim.

Kemudian, Kurniawan Hary Putranto sebagai Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, lalu Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, dan Budi sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Khofifah berpesan untuk segera adaptasi dan tancap gas menjalankan berbagai program dan kebijakan sesuai yang teranggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.

Gubernur Jatim itu juga meminta Kepala OPD yang baru saja dilantik segera melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap program kerja di OPD masing-masing. Terutama di tiga bulan terakhir pada TA 2023.

“Semoga bisa segera beradaptasi dengan tupoksinya. Bahwa kita harus segera tancap gas, berlari kencang, karena TA 2023 ini juga tinggal tiga bulan lagi. Apalagi, P-APBD 2023 juga kemarin sudah disetujui oleh DPRD,” katanya di Gedung Negara Grahadi.

Selain itu, Khofifah mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan dedikasi terbaik. Termasuk terus mengembangkan inovasi, kreativitas, akuntabilitas kinerja, serta kepemimpinan.

“Ini adalah bagian dari upaya kita bersama-sama untuk membuat Provinsi Jatim terus maju dan melaju. Terlebih, Provinsi Jatim terus mendapatkan kepercayaan luar biasa dari berbagai elemen baik dalam dan luar negeri,” terangnya.

Pelantikan ini menjadi kebutuhan organisasi supaya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Hal ini karena ada beberapa Kepala OPD yang telah memasuki masa purna tugas maupun yang beralih ke jabatan fungsional.

Sedangkan untuk jabatan Inspektorat yang hingga kini masih dijabat Plt, Khofifah menuturkan bahwa pengisian jabatan Inspektur Provinsi Jatim masih menunggu persetujuan Kemendagri.

“Kalau Eselon II lain proses-prosesnya sampai dengan KASN cukup, tetapi kalau inspektorat selain KASN, harus ada persetujuan Kemendagri. Untuk itu kita menunggu sampai kemudian turun persetujuan Kemendagri baru Inspektur bisa dilantik,” terangnya.(wld/ris/iss)