Kisruh PPDB Sistem Zonasi, Presiden Ingatkan Kepentingan Anak Bersekolah Harus Jadi Prioritas

Joko Widodo Presiden angkat bicara terkait permasalahan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.

Menurut Presiden, pemerintah pusat mau pun daerah harus mengutamakan kepentingan anak-anak bersekolah. Jangan sampai mereka yang harusnya belajar di sekolah menjadi korban.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara, siang hari ini, Kamis (20/7/2023), di sela kunjungan kerja di Kota Bengkulu.

Presiden menyadari persoalan PPDB zonasi tahun 2023 terjadi hampir di semua daerah. Maka dari itu, Jokowi mendorong supaya permasalahan penerima peserta didik baru selesai dengan cara yang baik.

“Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Masalah di lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, mau pun provinsi ada semuanya. Tapi, yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” ujar Presiden.

Seperti diketahui, kekisruhan terjadi dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Salah satunya diungkap Bima Arya Sugiarto Wali Kota Bogor yang menemukan banyak Kartu Keluarga (KK) palsu untuk memenuhi syarat sistem zonasi.

Sebelumnya, Dede Yusuf Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengatakan, sistem zonasi dalam PPDB seharusnya bisa menghilangkan label sekolah favorit.

Tapi, dengan terungkapnya sejumlah kasus pemalsuan KK dan surat administrasi di daerah menjadi bukti PPDB sistem zonasi belum berjalan sesuai harapan.(rid/faz)