Pemerintah: Pembangunan IKN Akan Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Laporan oleh Billy Patoppoi

Selasa, 4 Juli 2023 | 20:51 WIB

Proyek pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023). Progress pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp26,67 triliun. Foto: Antara

Pemerintah Indonesia bertekad membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan tetap mendukung tiga kampanye global, mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan melawan perubahan iklim.

Menurut Bambang Susantono Kepala Otorita IKN, 65 persen dari total 324.332 hektare luas wilayah ibu kota baru yang mencakup daratan dan perairan akan menjadi hutan tropis untuk menjaga dan memperkaya keanekaragaman hayati.

“Sementara 25 persen wilayah akan menjadi area perkotaan hijau. Tidak boleh ada kendaraan berbahan bakar minyak yang memasuki area ini. Hanya kendaraan listrik atau mungkin yang berbahan bakar hidrogen boleh masuk kota,” kata Bambang dalam “Forum Investasi di IKN” dilansir Antara, Selasa (4/7/2023).

Dengan adanya hutan tropis dan pengendalian emisi di area hijau, IKN bisa sepenuhnya menjadi kota bebas karbon pada 2045.

Untuk menjawab dugaan deforestasi terhadap Indonesia, pemerintah telah merencanakan area perkebunan yang bisa ditanami 15-20 juta pohon di IKN, ungkap Bambang.

Pemerintah juga berencana membangun bendungan untuk menyuplai air bersih ke IKN sehingga warga ibu kota baru tersebut bisa menikmati air langsung dari keran (tap water).

Bambang menyebut pemerintah telah berkolaborasi dengan beberapa lembaga internasional seperti UNDP (United Nations Development Programme, Asian Development Bank, USAID (United States Agency for International Development), dan WWF (World Wildlife Fund) untuk mendukung pembangunan IKN dengan tetap memerhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

“Kami ingin menjadi kota pertama di Indonesia yang memenuhi standar ESG atau prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang seimbang,” ujar Bambang.

Pemerintah Indonesia menyadari prioritas ESG sebagai norma baru untuk investor yang ingin berperan serta dalam menggerakkan keuangan global dan aktif dalam kampanye melawan perubahan iklim, tutur dia.

Indonesia memperkirakan pembangunan IKN membutuhkan biaya 35 miliar dolar AS (Rp524,7 triliun). 20 persen dari kebutuhan dana ini berasal dari APBN, sedangkan 80 persen dari kemitraan publik swasta.

Penduduk IKN diprakirakan bertambah, diawali dengan pemindahan ASN kementerian/lembaga dan TNI serta Polri pada tahap awal pembangunan, hingga pada 2045 sudah 1,9 juta jiwa menempati kota ini.

Kementerian PUPR terus menggiatkan pembangunan IKN yang mencapai 29 persen sampai HUT RI tahun depan.

Beberapa bangunan yang sudah selesai adalah Kantor Presiden, kantor Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun juga sejumlah jalan tol tengah dalam tahap pengerasan yang kemajuannya mencapai lima hingga 10 persen.

Bendungan Sepaku Semoi yang berfungsi sebagai infrastruktur penyediaan kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di IKN Nusantara sudah mencapai 91 persen.

Kementerian PUPR menargetkan bendungan itu selesai dibangun Juli mendatang sehingga siap menyediakan air minum. (ant/bnt/faz)