Maknai Otoda, Mendagri Minta Pemda Mulai Lakukan Pembangunan Hijau hingga Jaga Eksploitasi
Kamis, 25 April 2024 | 22:33 WIB
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi pada Jumat (6/12/2023) siang tadi. Rakor yang mengundang sejumlah pejabat pemerintahan itu membahas upaya peningkatan kesejahteraan.
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim menegaskan jika meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih jadi fokus utama Pemprov. Khususnya di bidang pendidikan, penanganan kemiskinan ekstrem, dan pengembangan SDM serta penurunan angka stunting.
Prioritas tersebut juga selaras dengan tema dan tujuh prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2023.
Yaitu peningkatan dan pemerataan kualitas SDM serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri perdagangan jasa berbasis agro.
“Tahun ini adalah tahun kelima Nawa Bhakti Satya, yakni sembilan program yang ingin kita baktikan untuk memuliakan masyarakat Jatim,” kata Khofifah saat memimpin Rakor Pemprov Jatim Outlook 2023.
Berdasarkan RKPD 2023, prioritas pembangunan Jatim dijabarkan dalam tujuh hal. Pertama, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.
Kedua, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur. Ketiga, Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.
Keempat, Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal. Kelima, Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi.
“Kemudian yang keenam yakni peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan Hidup. Serta ketujuh Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jatim,” urai Khofifah.
Dalam rapat itu, Khofifah turut mengomentari tentang permasalahan kemiskinan ekstrem. Dirinya meminta supaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jatim melakukan pemetaan secara detail desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, kemudian desa maju dan berkembang.
“Tolong betul-betul dicek kalau bisa sesegera mungkin menggelar rakor bersama bupati/walikota untuk bisa menyisir desa,” tegas Khofifah.
Lebih lanjut, secara khusus Khofifah meminta kepada para Kepala Bakorwil di Jatim yakni Jember, Madiun, Pamekasan, Bojonegoro dan Malang untuk melakukan identifikasi di wilayah masing-masing.
Tujuannya untuk penjangkauan program-program Pemprov Jatim. Seperti perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), pengentasan kemiskinan ekstrem hingga masalah stunting dan pernikahan usia dini.
“Tugas Bakorwil untuk penjangkauan kewilayahan akan mempercepat seluruh ikhtiar mewujudkan Nawa Bhakti Satya,” pungkas Khofifah.(wld/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
