Atasi Masalah Gizi, Unusa Gandeng UNICEF dan Pemprov Jatim Luncurkan Fortifikasi Pangan Skala Besar

Sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menjalin kolaborasi dengan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam program Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB).

Achmad Jazidie Rektor Unusa mengatakan, program FPBB bertujuan untuk meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menambahkan zat gizi penting ke dalam bahan makanan pokok, seperti tepung terigu, minyak goreng dan garam.

“Kita mengonsumsi nasi hampir setiap hari, namun kandungan gizinya terbatas karena mayoritas hanya menyediakan karbohidrat. Jika beras dapat difortifikasi dengan vitamin dan mineral, maka kebutuhan gizi masyarakat akan lebih mudah tercukupi secara merata,” katanya, Sabtu (2/7/2025).

Langkah itu, kata dia, diharapkan bisa mencegah berbagai masalah kesehatan seperti anemia, gangguan pertumbuhan anak, hingga gangguan kognitif yang disebabkan oleh kekurangan gizi.

Unusa sendiri, lanjut dia, telah menjalin kerja sama dengan UNICEF sejak tahun 2021 dan telah melakukan berbagai program untuk mengatasi permasalahan kesehatan pada bayi hingga remaja di Jatim, mulai dari stunting hingga obesitas.

Pada tahun 2024 lalu, Unusa bersama UNICEF memulai analisis situasi Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB) dan kali ini turut menggandeng Pemprov Jatim.

“Harapannya, program yang dirancang ini bisa menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikro masyarakat. Sebagai institusi akademik, Unusa tidak hanya terlibat dalam edukasi masyarakat, tetapi juga aktif dalam penelitian, monitoring dan evaluasi, serta peninjauan kebijakan terkait fortifikasi pangan di Jawa Timur,” jabarnya.

Sementara Arie Rukmantara Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa mengatakan, program FPBB itu bukan hanya langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, tetapi juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya kategori 2 (Tanpa Kelaparan), 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), dan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Tapi ia juga menekankan, agar program tersebut benar-benar efektif dan menyentuh semua lapisan masyarakat, perlu dukungan publik yang masif dan berkelanjutan.

“Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pangan yang terfortifikasi. Kampanye publik yang kuat akan meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku dalam memilih produk pangan yang lebih sehat,” ucapnya.

Pihaknya juga menyoroti mengenai efisiensi biaya dari program fortifikasi ini. Berdasarkan pengamatannya, fortifikasi beras hanya membutuhkan tambahan sekitar Rp1.000 per kilogram, namun dapat memberikan manfaat hingga 17 kali lipat dalam jangka panjang, termasuk dalam menekan stunting.

Adhy Karyono Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim menambahkan, bahwa peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan komoditas pangan harian yang mudah dijangkau oleh semua kalangan merupakan hal penting.

Ia menyebut, fortifikasi beras juga akan menjadi bagian dari program prioritas ketahanan pangan daerah Jatim.

“Salah satu bentuk investasi sosial yang strategis adalah kesehatan dan pendidikan. Keduanya sangat berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),” katanya.

Ia menegaskan, Pemprov Jatim berkomitmen mendukung regulasi serta distribusi pangan terfortifikasi secara merata, terutama di wilayah yang masih rentan terhadap kekurangan gizi.

Pihaknya berharap, melalui sinergi yang kuat antara lembaga pendidikan, organisasi internasional, dan pemerintah daerah, program fortifikasi pangan berskala besar itu tidak hanya mampu mengatasi masalah kekurangan zat gizi mikro, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

“Program fortifikasi pangan, termasuk fortifikasi beras, merupakan ikhtiar nyata dalam meningkatkan gizi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Harapannya, melalui upaya ini, kualitas SDM yang lebih baik akan menjadi landasan kuat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tukas Sekdaprov. (ris/bil/iss)