BAM Akan Serahkan Langsung Dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat ke Pimpinan DPR

Andre Rosiade Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mengatakan akan menyerahkan langsung dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 yang diterimanya hari ini, Kamis (4/9/2025), kepada pimpinan DPR RI.

“Dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR ke Badan Aspirasi, juga dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya,” kata Andre di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI seperti dilansir Antara.

Sebagai informasi, Andre menerima secara simbolis dokumen tuntutan rakyat tersebut dari kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah yang merupakan jejaring organisasi masyarakat sipil, komunitas, media baru, dan individu, termasuk pemengaruh.

Sejumlah tokoh yang menyerahkan dokumen itu, yakni influencer seperti Jovial da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, dan Andhyta F. Utami. Mereka menyuarakan tuntutan tersebut di Gerbang Pancasila yang kemudian disambut langsung oleh perwakilan DPR.

Dalam kesempatan tersebut, Andre menjelaskan sejatinya DPR telah menerima audiensi dengan perwakilan badan eksekutif mahasiswa dan organisasi lainnya, pada Rabu (3/9/2025). Menurut dia, DPR sedang berkoordinasi dengan internal maupun berbagai instansi untuk membahas tuntutan rakyat.

Dia menyebut beberapa dari poin tuntutan rakyat 17+8 telah dipenuhi parlemen, di antaranya penangguhan perjalanan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR. Selain itu, tim investigasi untuk mengusut dugaan kekerasan aparat saat penanganan aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir juga telah dibentuk.

“Bahwa pimpinan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Bahwa untuk demonstran yang melakukan aksi secara damai dan juga tujuannya penyampaian aspirasi akan dibantu. Itu kan sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, kita tunggu lah, kan masih berproses, ya,” ucapnya.

Di samping itu, Andre menekankan bahwa DPR akan bertransformasi, sebagaimana aspirasi masyarakat.

“Yang pasti, kesepakatannya kita lagi terus melakukan transformasi perbaikan DPR agar betul-betul bisa bekerja melayani masyarakat. Jadi tunggu saja nanti akan di umumkan hasil transformasinya bagaimana,” kata dia.

Sementara itu, Fathia Izzati vokalis grup musik Reality Club, selaku perwakilan kelompok yang menyerahkan dokumen tuntutan rakyat 17+8, mengatakan tuntutan tersebut harus dipandang bukan hanya sebagai pekerjaan administratif, melainkan juga sebagai panggilan untuk mengembalikan martabat dan keadilan bagi rakyat.

Menurut dia, tuntutan tersebut merupakan peringatan awal tentang hal yang harus dilakukan pemangku kepentingan. Adapun dokumen tersebut terdiri atas tuntutan jangka pendek (tenggat waktu 5 September) dan tuntutan jangka panjang (tenggat waktu 31 Agustus 2026).

“Kalau sudah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya. Karena ini semua aspirasi rakyat, kami kembalikan juga ke rakyat untuk menilai,” ucap Fathia.(ant/dis/bil/ham)