Biro Pers Sekretariat Presiden Minta Maaf dan Kembalikan Kartu Liputan Istana Jurnalis CNN TV Indonesia

Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden (Setpres), hari ini, Senin (29/9)2025), mengembalikan Kartu Liputan Wartawan Istana milik Diana Valencia Jurnalis CNN TV Indonesia, yang sempat diambil paksa karena dianggap melakukan pelanggaran dalam wawancara.

Pengembalian Kartu Liputan Wartawan Istana itu dilakukan sesudah pihak Biro Pers Setpres melakukan audiensi dengan Pimpinan Redaksi CNN Indonesia dan Dewan Pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Yusuf Permana Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden mengakui pihaknya sudah melakukan kesalahan mengambil kartu liputan khusus Istana.

Dalam keterangannya sesudah audiensi, Yusuf meminta maaf atas perbuatan BPMI Setpres yang menarik Kartu Liputan Wartawan Istana.

“Kami sampaikan bahwa ID yang diambil oleh BPMI adalah ID khusus Istana. Jadi, ID wartawan khusus Istana. ID khusus Istana itu pun akan dikembalikan ke yang bersangkutan disaksikan Pemred yang langsung kami serahkan,” ujarnya.

Dia juga menjamin kasus Diana jadi yang terakhir, dan tidak akan terjadi lagi penarikan kartu liputan wartawan yang ditugaskan di Istana.

Biro Pers Sekretariat Presiden mengklaim menjunjung kebebasan pers sebagai amanat UU Pers, dan menghormati fungsi jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi dalam menyampaikan informasi yang akurat, kritis, dan akuntabel.

“Kepala Biro Pers dan Media juga telah menyesal begitu untuk menarik ID teman-teman,” ucap Yusuf.

Sekadar informasi, Sabtu (27/9/2025), BPMI Setpres mencabut kartu liputan Istana Kepresidenan yang dipegang Diana Valencia, Jurnalis CNN Indonesia TV.

Alasan pencabutan, karena Diana menanyakan permasalahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Prabowo Subianto Presiden yang baru pulang kunjungan ke sejumlah negara.

Sejumlah organisasi pers mengkritik tindakan sewenang-wenang BPMI Setpres.

Dewan Pers menyatakan, semua pihak termasuk Istana Kepresidenan harus menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijalankan jurnalis, di mana pun bertugas.

Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) sangat prihatin atas penarikan kartu liputan Istana Kepresidenan dari wartawan yang bertugas sesuai kode etik jurnalistik.(rid/bil/iss)