Diajak Cak Imin Tobat Nasuha, Bahlil: yang Bisa Perintah Saya Hanya Prabowo

Soal ajakan tobat nasuha dari Muhaimin Iskandar Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kalau hal tersebut harusnya dilakukan oleh seluruh menteri dan menko.

“Kalau pertobatan nasuha, Cak Imin juga pertobatan nasuha-lah, semuanya ya. Semua kita, semua harus apa ya…ya evaluasi diri, ya,” kata Bahlil saat menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12/2025) malam seperti dikutip Antara.

Adapun pernyataan Bahlil tersebut menanggapi seruan Cak Imin sapaan akrab Menko PM yang bersurat kepada tiga menteri Kabinet Merah Putih, termasuk dirinya agar melakukan evaluasi total atau yang disebutnya dalam istilah tobat nasuha.

Bahlil sendiri mengaku bahwa hanya Prabowo Subianto Presiden yang bisa memberi perintah untuk para menteri di kabinet. Oleh karenanya, ia menekankan hanya fokus menjalankan perintah Presiden, khususnya penanganan di lokasi bencana.

“Yang bisa di kabinet, yang bisa perintah saya, Pak Prabowo Presiden. Dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana,” kata Bahlil.

Dalam kesempatan berbeda, Cak Imin mengaku telah berkirim surat untuk Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan, Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Hanif Faisol Nurrofiq Menteri Lingkungan Hidup.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menjelaskan surat tersebut berisi ajakan untuk evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah terkait banjir di Sumatera.

Ajakan ini terkait dengan bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

“Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya, Tobat Nasuha. Itu kuncinya,” ujar Cak imin saat memberikan sambutan di Bandung, Senin (1/12/2025) lalu.

Sebagai nahdliyin, Cak Imin menjelaskan pemerintah harus melakukan evaluasi total terkait kebijakan yang berkaitan dengan alam, atau yang disebutnya sebagai tobat nasuha. (ant/bil/ham)