Rabu, 3 Desember 2025

Digitalisasi dan Big Data untuk Kota Layak Huni Diusung Kandidat Kepala DPRKPP Surabaya

Laporan oleh Meilita Elaine
Bagikan
Ilustrasi. Gemerlap wilayah barat Kota Surabaya di kala petang. Foto: PLN Ilustrasi. Gemerlap wilayah barat Kota Surabaya di kala petang. Foto: PLN

Adi Gunita Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya mengusung digitalisasi dan big data untuk kota layak huni dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk posisi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya.

Proposalnya berjudul “Transformasi Perumahan dan Permukiman Surabaya Menuju Kota Layak Huni, Inklusif, dan Berbasis Inovasi Digital”.

Isinya dua isu. Pertama terkait penanganan kawasan prioritas sektor perumahan dan permukiman.

“Isu ini meliputi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kawasan prioritas penanganan (kumuh ringan), serta squatter sebagai bangunan yang berdiri di atas lahan yang dilarang,” ujar Adi.

Kedua, soal peningkatan kualitas tata ruang kota, mulai penataan media ruang (reklame), dokumen tata ruang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

“Termasuk pula keselarasan data (sinkronisasi) terhadap perubahan dan perkembangan data baik dalam satu Perangkat Daerah (PD) maupun lintas dinas,” tambahnya.

Ia menawarkan lima solusi strategis. Pertama, strategi penanganan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan nilai ekonomi lokal.

“Langkah ini melibatkan masyarakat aktif dalam program perbaikan lingkungan melalui implementasi Kampung Pancasila, branding Kampung Tematik, serta perbaikan kualitas ruang sekaligus ketahanan ekonomi lokal,” katanya.

Kedua, optimalisasi strategi berbasis penerapan teknologi informasi untuk memperkuat efektivitas pendataan dan pemantauan progress penanganan.

“Kemudian pemutakhiran basis data sumber daya lokal dalam konteks permukiman dan tata ruang mendukung perencanaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.

Ketiga, percepatan dokumen sebagai dasar kebijakan dan acuan operasional. Keempat, optimalisasi peran kolaborasi multi-stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Kelima, transformasi digital sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas data. (lta/saf/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Perpaduan Macet dan Banjir di Kawasan Banyuurip-Simo

Banjir Menggenangi Sidosermo 4

Kecelakaan Bus Vs Truk Gandeng di Jembatan Suramadu

Perpaduan Hujan dan Macet di Jalan Ahmad Yani

Surabaya
Rabu, 3 Desember 2025
33o
Kurs