Dosen Komunikasi Dorong Pemerintah Gelar Kajian Terbuka Soal Rencana Sertifikasi Influencer

Dr. Monica Teguh, Dosen Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Media Universitas Ciputra mendorong pemerintah menggelar kajian terbuka soal rencana memberlakukan sertifikasi bagi influencer.

Dosen yang juga sekaligus Koordinator Pelaksana Sertifikasi Profesi Bidang Komunikasi di LSP-P1 UC itu setuju regulasi penting bagi influencer yang punya kekuatan memberi informasi, seiring dengan jumlah pengguna sosial media di Indonesia semakin tinggi, beberapa sumber mengklaim melebihi 50-70 persen dari total penduduk.

“Tidak dapat dipungkiri sosmed itu prioritas masyarakat untuk mendapat info dibandingkan (melalui) media lain,” ungkapnya saat mengudara di Program Wawasan Radio Suara Surabaya, Selasa (4/11/2025).

Namun catatannya, untuk menentukan standar awal sertifikasi bagi influencer, pemerintah harus terbuka, melibatkan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan profesi itu untuk mengkaji.

“Pertama mengenai kajian di ruang publik, terbuka, akhir-akhir ini kita lihat pemerintah memberi pernyataan (melakukan) kajian tapi tertutup, diam-diam,” ujarnya.

Langkah berikutnya, melakukan klasifikasi bidang influencer seperti yang diterapkan di China mendahulukan ranah medis, atau Singapura memprioritaskan lingkup keuangan sesuai kondisi negaranya masing-masing.

“China mengklasifikasi yang memiliki dampak kalau influencer melakukan salah, diikuti masyarakat dan dampaknya parah contoh medis. Misal ada yang salah mengendorse kosmetik ilegal itu kan dampaknya ke masyarakat sangat parah. Singapura mengklasifikasikan finansial, karena merupakan negara hidup dari financial trading, maka dari itu influencer finansial tidak boleh sembarangan,” bebernya.

Ia menilai pemberlakuan sertifikasi bagi influencer di Indonesia justru menguntungkan karena menjadi jembatan seseorang lebih profesional meski belum mempunyai gelar akademik.

“Kalau Singapura itu buat standarisasi itu cukup banyak, antara lain harus membedakan konten iklan dan kerja sama bagaimana menyampaikan ini endorse atau enggak,” paparnya.

Dengan sertifikasi juga akan memperketat influencer untuk tidak menyebarkan misinformasi, dan memperkaya literasi.

“Harus memastikan influencer kita literasinya sangat baik. Dikhawatirkan informasinya kurang, lalu dapat info dari hoaks lain terus disebarkan,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah menyertakan pelatihan untuk influencer agar memiliki kemampuan dasar sebelum memperoleh sertifikasi, sebagai bekal menghadapi tantangan atau masalah di kemudian hari. Pelatihnya, bisa berasal dari influencer yang paham dan sudah lama bergelut di profesinya. (lta/faz)