DPRD Kota Surabaya minta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belajar dari sejumlah kasus keracunan akibat Makan BergiI Gratis (MBG) di daerah lain.
Yona Bagus Widyatmoko Ketua Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kota Surabaya menyebut, pencegahan yang bisa dilakukan pemkot agar tidak terjadi seperti di daerah lain, memantau kesehatan siswa penerima MBG.
“Pemerintah kota harus mengambil pelajaran dari banyak kejadian di daerah lain. Evaluasi ini penting agar program MBG di Surabaya tidak mubazir dan membawa mudarat,” tuturnya, Selasa (30/9/2025).
Dinas kesehatan melalui puskesmas setempat, menurutnya harus memantau kesehatan siswa penerima MBG. Selain itu, tim psikologi dari perguruan tinggi juga bisa dilibatkan untuk memantau perkembangan mental siswa.
“Libatkan puskesmas untuk monitoring kesehatan dan akademisi yang punya fakultas psikologi maupun pendidikan. Ini agar perkembangan siswa penerima MBG bisa dipantau dengan baik,” katanya.
Dugaan keracunan makanan dalam program MBG menurutnya bisa dipicu banyak faktor. Kunci utamanya tetap pada sistem pengawasan yang menjadi tanggung jawab Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Permasalahan keracunan itu banyak faktor, tapi semuanya kembali ke sistem pengawasan. Itu tanggung jawab penuh tim SPPG dan SPPI,” tegas dia.
Ia mendukung langkah pemkot yang menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama bagi penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Program MBG untuk memastikan program berjalan sesuai standar.
“Secara umum apa yang disyaratkan oleh wali kota sudah sangat tepat. Vendor MBG wajib memiliki SLHS dan harus didukung tenaga profesional yang berpengalaman dalam pengolahan makanan,” katanya lagi.
Tim SPPG harus bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.
“Fungsi tim SPPI sebagai pelaksana lapangan harus memiliki integritas dan independensi yang kuat. Mereka harus menjadi penggerak utama yang memastikan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai SOP,” tegas dia.
Selain memastikan distribusi berjalan tepat waktu, tim SPPI juga berperan sebagai pengawas dan edukator.
“SPPI juga menjadi mata dan telinga pemerintah di garis depan, mengawasi sekaligus melaporkan distribusi dan operasional MBG di sekolah-sekolah berjalan dengan baik,” tandasnya. (lta/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
