Gagas Program SMK Go Global untuk Tekan Pengangguran, Cak Imin Yakin Presiden Setuju

Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memperhatikan tingginya angka pengangguran di Indonesia, khususnya dari kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Menurutnya, kondisi ini harus segera ditangani agar pendidikan vokasi benar-benar bisa mencetak tenaga kerja yang siap bersaing.

“Ini sudah jadi alarm serius. SMK itu didesain untuk menyiapkan anak-anak muda agar siap kerja, tapi justru penyumbang pengangguran tertinggi. Jadi, sistemnya harus dibenahi dari hulu sampai hilir,” kata Cak Imin saat menghadiri acara Kick Off Pesantren Inklusif Berdaya di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/10/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK tercatat mencapai 8,00 persen.

Angka itu menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan lulusan pendidikan lainnya. Untuk perbandingan, TPT lulusan SMA sebesar 6,35 persen, dan lulusan perguruan tinggi (D4/S1/S2/S3) sebanyak 6,23 persen. Secara nasional, TPT Indonesia berada di angka 4,76 persen atau sekitar 7,28 juta orang.

Menjawab persoalan tersebut, Cak Imin menggagas program “SMK Go Global” sebagai langkah konkret pemerintah dalam menekan angka pengangguran di kalangan lulusan SMK.

“Presiden insyaallah setuju dengan apa yang disebut Kick Off SMK Go Global. Program ini menyiapkan beasiswa bagi lulusan agar bisa segera bekerja melalui pelatihan yang efektif, terukur, dan terencana. Dalam waktu dekat, insyaallah program ini akan berjalan untuk membantu mengatasi pengangguran di tanah air,” ujarnya.

Cak Imin menjelaskan, SMK Go Global akan menjadi wadah penguatan keterampilan vokasi berbasis kebutuhan industri. Program ini juga akan membuka peluang kerja di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus memperkuat kerja sama lintas kementerian dan dunia industri agar penyerapan tenaga kerja bisa lebih cepat.

“Dengan begitu, kita benahi masalah ini dari dua arah, dari kurikulum dan pelatihan hingga penyaluran kerja. Pendidikan vokasi harus jadi solusi, bukan malah sumber pengangguran,” tegasnya.

Sebagai informasi, pendirian SMK di Indonesia berawal dari kebijakan pemerintah pada awal 1950-an. Saat itu, pemerintah menggagas sekolah kejuruan untuk mencetak tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri nasional.

SMK yang dulunya dikenal sebagai Sekolah Teknik dan Sekolah Kejuruan, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang produktif dan kompetitif. Namun, seiring waktu, kurikulum dan sistem pelatihannya belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan dunia kerja modern, sehingga banyak lulusan yang belum terserap optimal di pasar tenaga kerja.(faz/rid)