Kemenkes Targetkan 8 Juta Tes Malaria untuk Temukan 1,1 Juta Kasus

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan delapan juta tes malaria pada 2025 untuk menemukan 1,1 juta kasus seperti yang diperkirakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ina Agustina Isturini Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada temu media daring dalam rangka Hari Malaria Sedunia 2025, di Jakarta, Jumat (25/4/2025), menjelaskan terdapat peningkatan jumlah kasus malaria.

Dilansir Antara, pada 2024 terdapat sebanyak 543.965, sedangkan pada 2023 ada sekitar 418 ribu dan pada 2022 sebanyak sekitar 440 ribu. Dari sekitar 543 ribu kasus itu sekitar 93 persen kasus malaria atau 498 ribuan berasal dari tanah Papua.

Meski penemuan kasus semakin tinggi, dia melanjutkan, angka tersebut masih jauh di bawah perkiraan WHO, yakni 1,1 juta kasus. Angka 543.965, katanya, baru 54 persen dari target tersebut.

“Tapi di sisi lain menunjukkan komitmen kita untuk terus menemukan kasus dengan lebih baik lagi. Dengan berusaha mencapai target-target dari tes yang harus dilakukan,” ujarnya.

Dia berharap, dengan delapan juta tes tersebut, dapat menemukan kasus sebanyak-banyaknya, yang pada 2025 diperkirakan ada sekitar 947 ribu kasus malaria.

Secara global, katanya, wilayah Afrika menjadi penyumbang kasus malaria terbesar, yakni 94 persen dari total kasus. Sedangkan untuk wilayah yang menjadi bagian pengawasan kantor regional WHO di Asia Tenggara, India menempati peringkat tertinggi, disusul oleh Indonesia.

Ina menyebutkan, pada 2024, sudah ada 401 kabupaten kota yang mengeliminasi malaria, dan lima provinsi, yakni Bali, Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur sudah bebas malaria.

Dia menambahkan, 90 persen masyarakat Indonesia sudah hidup di daerah bebas malaria. Namun demikian, katanya, masih ada 60 wilayah endemis rendah, 23 kabupaten kota endemis sedang, dan 30 wilayah endemis tinggi.

Oleh karena itu, pihaknya pun melakukan sejumlah upaya, seperti mengembangkan upaya deteksi, pencegahan, dan respon; menggalakkan upaya promotif dan preventif dengan mengedukasi tentang kebersihan lingkungan; surveilans; pengobatan sesuai standar program; dan kolaborasi dengan pihak swasta dan publik dalam pencegahan.

Pemerintah, katanya, juga melakukan sejumlah inisiatif, seperti penguatan komitmen dan pembiayaan, percepatan penurunan kasus di Papua, peningkatan target penemuan kasus, penguatan peran komunitas, dan paket intervensi hutan untuk pekerja yang banyak berada di hutan. (ant/bel/bil/ipg)