Khofifah: Notaris dan PPAT Berperan Strategis Jaga Kepastian Hukum dan Percepat Pelayanan Publik

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur (Jatim) menyatakan bahwa profesi notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum serta memperlancar berbagai urusan masyarakat.

Dalam keterangannya di Surabaya, Sabtu (19/4/2025), Khofifah menegaskan bahwa notaris dan PPAT turut mendukung tertib administrasi di sektor perdata, pertanahan, maupun dunia usaha.

“Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sebagai mitra strategis pemerintah merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah, khususnya menciptakan tata kelola yang berkeadilan dan berintegritas,” ujar Khofifah seperti dilansir Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri acara Silaturahmi dan Halalbihalal Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Alumni Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya, Jumat (18/4/2025) kemarin.

Gubernur Jatim itu juga menekankan bahwa peran INI dan IPPAT semakin krusial di tengah tantangan global, transformasi digital, serta tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

“Pemerintah daerah siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah organisasi dalam mewujudkan pelayanan hukum yang terpercaya dan akuntabel untuk seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Khofifah berharap kegiatan silaturahmi tersebut dapat menjadi sarana membangun pertemuan pemikiran yang memperkuat mutual understanding, sebagai dasar terbentuknya kepercayaan (trust) dan saling menghormati (respect).

Khofifah juga mendorong penerapan sistem pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik.

“Penerapan pendaftaran tanah secara elektronik lebih efisien dan dapat mengurangi potensi sengketa maupun konflik,” ucapnya.

Meski demikian, Khofifah menilai percepatan transformasi digital membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang andal, serta pemerataan kemampuan pemanfaatan teknologi di kalangan notaris, PPAT, dan pemerintah daerah.

“Ini menjadi tantangan bersama untuk menciptakan sistem yang terintegrasi guna mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menyinggung konsep Gerbang Baru Nusantara yang menempatkan Jatim sebagai hub penghubung wilayah timur dan barat Indonesia.

Disebutkan, sebanyak 80 persen logistik dari 20 provinsi di kawasan timur Indonesia disuplai dari Jatim. Dari total 34 jalur tol laut, sebanyak 19 di antaranya berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

“Ini menunjukkan pentingnya menjaga Jatim sebagai center of gravity dan episentrum dari berbagai perkembangan nasional,” tutupnya. (ant/bil/faz)