Rabu, 24 September 2025

KPA Minta DPR Desak TNI-Polri Tidak Menurunkan Personel dalam Konflik Agraria

Laporan oleh M. Hamim Arifin
Bagikan
Dewi Kartika Sekjen KPA menyerahkan dokumen Lokasi Prioritas Reforma Agraria kepada Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI bersama Saan Mustopa Wakil Ketua DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Foto: Antara

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) minta DPR RI untuk mendesak TNI maupun Polri jangan menurunkan personelnya jika ada konflik-konflik agraria yang melibatkan para petani maupun nelayan.

Dewi Kartika Sekretaris Jenderal KPA  mengatakan, upaya reformasi Polri yang dilakukan oleh Pemerintah jangan hanya terjadi untuk urusan di perkotaan, tetapi juga untuk di tingkat pedesaan.

Dia berharap tidak ada lagi petani dan nelayan yang harus berhadap-hadapan dengan aparat karena urusan tanah.

“Yang diturunkan jangan Polisi dan TNI. Yang diturunkan itu adalah para menteri, perwakilan dari kementerian dan lembaga,” kata Dewi saat menyampaikan aspirasi dalam pertemuan bersama Pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti yang dikutip dari Antara, pada Rabu (24/9/2025).

Dia melanjutkan, masalah agraria merupakan persoalan fundamental bagi kehidupan rakyat. Menurutnya, dalam 10 tahun terakhir, banyak kekerasan yang terjadi dan tidak sedikit juga orang-orang yang ditangkap karena masalah agraria.

Selain itu, kebebasan berserikat yang dilakukan oleh petani dan nelayan juga dicampuri. Padahal, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa petani boleh berserikat, berorganisasi, dan berkumpul.

“Sudah ada undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani, ada banyak kebijakan berpihak tapi tidak dijalankan. Di atas kertas bagus, tapi implementasinya tidak ada,” katanya.

Sementara itu, Cucun Ahmad Syamsurizal Wakil Ketua DPR RI mengatakan, penyelesaian berbagai permasalahan agraria sebetulnya sudah diperjuangkan sejak lama. Namun, kali ini adalah momentum yang tepat karena bertepatan dengan Hari Tani Nasional.

Cucun sepakat dengan pembuatan peta agraria yang lebih komprehensif dengan melibatkan lintas kementerian. Dia menilai, permasalahan agraria bersumber dari peta masing-masing kementerian yang berbeda.

“Jadi hari ini luar biasa, teman-teman langsung diterima Pimpinan DPR, dihadirkan juga para menteri, Insya Allah perjuangannya berhasil,” kata Cucun.(ant/dis/ham/rid)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Kebakaran Gedung Ex-Bioskop Jalan Mayjen Sungkono

Kecelakaan Mobil di Jembatan Suramadu, Kondisinya Ringsek

Kecelakaan Bus Tabrak Belakang Truk di KM 749 Tol Sidoarjo-Waru

Pajero Masuk Sungai Menur Pumpungan

Surabaya
Rabu, 24 September 2025
29o
Kurs