Mendagri Minta Pemda Perbanyak Rusun sebagai Solusi Permukiman Padat

Penyediaan hunian layak menjadi kunci penataan kota yang aman dan sehat. Hal itu disampaikan Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di sela-sela rapat bersama Maruarar Sirait Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), baru-baru ini.

Tito mendorong percepatan pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan padat penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Mendagri menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memperbanyak pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk, termasuk Jakarta.

Hunian vertikal dinilai mampu memperbaiki tata kota sekaligus memudahkan penyediaan fasilitas publik seperti sarana olahraga dan ruang terbuka hijau.

Menurut Tito, hunian vertikal bisa menjadi solusi strategis menata kota, sebagaimana yang pernah disaksikannya sewaktu kuliah di Singapura.

“Waktu itu, Pemerintah Singapura gencar memperbaiki tata kelola perumahan perkotaan, kawasan permukiman yang padat pada akhir 1990-an, secara bertahap menjadi lebih tertata melalui pembangunan rumah susun atau hunian vertikal,” ucap Tito.

Hadi Supratikta Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai, arahan Mendagri supaya Pemda melakukan percepatan pembangunan hunian vertikal sebagai solusi penataan kawasan padat penduduk sangat relevan dan kompatibel dilakukan.

Walau begitu, dia mengingatkan karakteristik wilayah Indonesia yang terfragmentasi antara wilayah kontinental dan kepulauan harus menjadi pertimbangan Pemda untuk membangun hunian vertikal.

Kemudian, penataan kawasan permukiman di Indonesia juga harus disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi setempat.

Sebagai contoh, wilayah pesisir dan kepulauan yang padat sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan dan rawan terhadap kenaikan air laut. Selain itu, masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut juga seharusnya menjadi landasan, penataan wilayah yang mendukung keberlanjutan mata pencarian mereka yang mayoritas nelayan.

“Pembangunan ​desain kontekstual harus mempertimbangkan aspek hidro-oseanografi, mitigasi bencana (misalnya tsunami atau banjir rob), dan potensi adanya penurunan tanah akibat tidak adanya larangan pengambilan air tanah yang berlebihan untuk industri, dan mempertimbangkan kearifan lokal,” kata Hadi, Sabtu (15/11/2025), lewat sambungan telepon.

Sementara, menata kawasan di pegunungan yang padat penduduk akan menemui tantangan lain. Misalnya, sering dihadapkan dengan kondisi topografi lahan yang curam dan rentan longsor.

Oleh karena itu, hunian vertikal akan sulit dibangun secara masif di kawasan pegunungan. Jika terpaksa dibangun hunian vertikal di pegunungan, harus dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan.

“Pembangunan rusun di daerah pegunungan harus sangat hati-hati dan tidak masif karena risiko geologis. Hunian vertikal lebih cocok untuk kota-kota di dataran tinggi yang padat dan memiliki lahan terbatas, namun dengan perencanaan mitigasi bencana yang ketat,” kata Hadi.

Penerapan hunian vertikal di daerah pegunungan yang padat penduduk, bisa dilakukan dengan skala yang lebih kecil. Semisal, tidak melebihi empat lantai dan dibangun di pusat-pusat kegiatan lokal untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman horizontal, serta meminimalisasi perusakan lahan pertanian atau hutan.

Agar arahan Mendagri bisa dilaksanakan oleh Pemda secara strategis, maka perlu peta jalan yang dirancang untuk mengatasi tantangan regulasi, pendanaan, dan penerimaan sosial berbasis mitigasi.

Selanjutnya, diperlukan tata laksana perizinan terintegrasi, untuk penyederhanaan proses perizinan pembangunan rusun yang sering kali panjang dan berbelit.

“Perlu ada insentif tata ruang, yaitu Pemda dapat memberikan insentif khusus (seperti kemudahan izin atau pengurangan pajak) kepada pengembang, baik swasta maupun BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah), yang membangun rusun umum atau subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hadi berpendapat aset berupa lahan milik negara atau daerah yang tidak terpakai atau kurang dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan sebagai lokasi potensial pembangunan rusun.

Rencana Mendagri dan Maruarar Sirait Menteri PKP yang ingin menata kawasan dengan hunian vertikal, juga sangat memungkinkan dilakukan dengan skema pendanaan berbasis inovatif yaitu kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Skema KPBU adalah skema pembayaran availability payment (AP) untuk penyediaan dan pembiayaan Rusunawa (Rumah Susun Sewa), sehingga mengurangi beban anggaran langsung Pemda,” ucapnya.

Tidak kalah penting, Hadi juga menilai, Mendagri harus mulai memberi instruksi kepada Pemda untuk menyiapkan unit pengelola rusun yang profesional. Tujuannya, menjamin pemeliharaan bangunan dan kebersihan lingkungan, serta mencegah rusun menjadi tidak terawat atau mangkrak dan menjadi kumuh.

“Penting juga, hunian vertikal ini memprioritaskan warga terdampak, yaitu memberikan hak prioritas kepada masyarakat yang direlokasi dari kawasan kumuh atau rawan bencana untuk menempati rusun yang dibangun,” pungkas Hadi. (rid/faz)